Apakah kita Termasuk Tetangga yang Keterlaluan?

Kalau ada orang yang sedang mencuri tertangkap basah, apakah sang pelaku harus langsung dijuluki sebagai “pencuri” sepanjang sisa hidupnya?

Pertanyaan semacam ini sering muncul dalam benak saya, setiap muncul publisitas tentang kasus pencurian (termasuk korupsi, tentu saja).

Julukan pencuri, atau maling, atau koruptor, menurut saya hanya pantas untuk menjuluki mereka yang menjadi pejabat publik atau siapapun dia yang menciderai amanah yang diembannya. Artinya, ada peluang untuk menolak, tetapi tak mau mengambil peluang tersebut.

Alasan dlarurat pun menurut saya tidak berlaku bagi mereka. Lha wong mereka mendapat amanah itu karena kapabilitasnya, pendidikan, atau kemampuan bahkan jaringannya kok alasannya darurat. Artinya, dia bisa menolak dan menghindar, toh jika dia diancam sedemikian rupa (jika tidak mau korupsi misalnya), dia masih punya kepandaian, pengalaman, pendidikan, dan thethek bengek lainnya untuk digunakan menangkal ancaman tersebut. Intinya, dia punya peluang, dia ada pilihan, tapi tak mau mengambilnya.

Maka, julukan koruptor atau maling pun menurut saya lebih pas ditujukan pada mereka. Hukuman psikologis berupa merk diharap lebih besar efek jeranya. Pemiskinan? Bisa sih, tapi bagaimanapun mereka punya ilmu, ada pengalaman, serta banyak jaringan yang bisa dia gunakan untuk mencari nafkah. (satu hal, jangan gunakan untuk menjuluki nasab atau keluarganya, tapi gunakan hanya untuk dirinya sendiri!)

***

Berbeda dengan kasus di kalangan masyarakat bawah. Berkali muncul di pemberitaan tentang persidangan pencurian semangka, kayu bakar, piring, dan lain-lain. Yang terbaru, siang tadi di SCTV saya menyaksikan berita miris: di Bone, ada seorang ibu (wanita) tertangkap basah sedang mencuri, dihajar massa, digunduli, diikat di tiang dan jadi bulan-bulanan masyarakat yang marah.

Saya tidak mau menyalahkan sistem hukum yang mengadili para pelaku pencurian. Kita sudah terlanjur terlalu lama dididik untuk tidak percaya dengan sistem hukum kita sendiri dikarenakan aparatnya yang korup. Sudah saatnya kita lebih sadar hukum. Berani memperjuangkan hak kita di mata hukum. Apalagi dengan dukungan sosial media yang sudah sangat terbuka. Tak ada alasan untuk takut.

Tetapi saya juga tidak mau membela para pelaku pencurian itu dengan membenarkan perbuatannya. Mereka salah, mencuri, yakni mengambil apa yang bukan haknya itu salah. Tak ada peradaban yang membenarkan perbuatan mencuri. Hanya saja, yang perlu ditelusuri adalah akar masalahnya: mengapa ia mencuri?

***

Saya masih ingat ketika menjalani Kuliah Kerja Nyata di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta. Sebagian besar penduduknya adalah petani. Ketika ada survey tentang penghasilan, tak ada yang bisa menyebut angka pasti pendapat bulanan. Tapi mereka tak ada yang mengeluh karenanya. Menurut saya, mereka adalah orang yang qana’ah, nrima ing pandum sesudah melakukan ikhtiar dan tawakal. Alam sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Menariknya adalah, di tengah suasana jalan yang gelap dan masih banyak kebun-tegalan yang gelap setiap malam, tak pernah ada kasus pencurian serius di sana. Bahkan pintu utama rumah tak pernah dikunci meski malam telah tiba.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh masyarakat miskin –sebagaimana sering kita dengar- biasanya berlatar belakang suasana dlarurat, emergency. Mari kita telusuri lebih lanjut. Bagaimana bisa muncul kondisi darurat? Apakah sedemikian miskinnya, sebegitu parahnya ketidak-mampuannya, sehingga muncul dorongan untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan dasarnya?

Di sisi yang lain, sebagaimana pernah saya bahas dalam tulisan tentang akhlak, al-Qur`an memberikan isyarat bahwa perbuatan baik itu perbuatan mudah, sedang perbuatan buruk (dalam konteks ini, mencuri) adalah perbuatan sulit. Artinya, dibutuhkan satu dorongan yang sangat kuat dan sangat memaksa, sehingga seseorang harus melakukannya.

Menurut saya, kesalahan tidak bisa ditimpakan begitu saja hanya kepada dia yang melakukan pencurian, tetapi perlu juga dikaji bahwa pencurian muncul adalah juga karena kesalahan para tetangga pelaku pencurian!

Kalau memang pelaku pencurian tersebut adalah mencuri karena desakan ekonomi (yang sangat kuat, dan memaksa sehingga harus dipenuhi saat itu juga), maka tetangganya bisa kita golongkan sebagai tetangga yang keterlaluan. Seberapa besarkah jiwa individualismenya sehingga tidak mampu mendeteksi ke-dlarurat-an yang dialami tetangganya?

Alasan pribadi yang tertutup untuk menolak tesis saya ini dalam pandangan saya tidak mampu diterima. Masih segar di ingatan saya bagaimana penjelasan kawan saya yang menekuni bidang psikologi bahwa fitrah manusia timur yang terbuka dalam kemasyarakatan sehingga profesi psikiater arang payu di bumi Indonesia.

Kasus di tempat KKN saya misalnya, menunjukkan bahwa ke-tidak-mampu-an tidak serta merta menimbulkan ke-dlarurat-an yang mendorong ke perbuatan buruk. Sistem kendali kemasyarakatan yang baikkah? Wallaahu a’lam.

***

Saya pernah mendengar nasihat bahwa jika kita memasak sesuatu dan baunya hingga mencapai ke rumah tetangga maka kewajiban moral kita adalah memberikan sebagian masakan kepada tetangga tersebut.

Lebih jauh, sistem sosial masyarakat muslim, dengan adanya fidyah, infaq, shadaqah, dan –tentu saja- zakat, memberikan peluang bagi kita semua untuk menjadi tetangga yang baik, menjadi masyarakat yang baik, bertanggungjawab terhadap orang-orang terdekatnya.

Dan melihat mayoritasnya muslim sebagai penghuni bangsa ini ditambah dengan fitrah sebagai masyarakatyang terbuka, melalui tulisan ini saya berharap, besok pagi dan selamanya di masa yang akan datang tak akan pernah muncul lagi berita pencurian karena keterpaksaan kondisi ekonomi. Semoga.

Karangjati, Ahad, 8 Juli 2012,

Ahmad Rahma Wardhana

bin Suwarno