Implementasi Energi Terbarukan Berbasis Komunitas

Teksnya dapat diunduh pada tautan berikut ini: TEKS

Kerusakan Lingkungan dalam Pandangan Islam

Kondisi perekonomian sebagai cerminan kondisi kesejahteraan fisik umat manusia, dalam dua abad terakhir mengalami peningkatan luar biasa. Namun demikian, kemajuan tersebut harus dibayar sangat mahal. Kualitas lingkungan hidup terdegradasi luar biasa parah. Sekitar separo hutan di muka bumi telah hilang, reduksi keanekaragaman parah terjadi di banyak tempat, air tanah terus terkuras dan terkontaminasi, polusi udara meningkat di sangat banyak tempat dan berbagai bencana serta potensi bencana lanjutan terkait perubahan iklim global terus bermunculan. Sementara itu sekitar seperlima penduduk dunia saat ini masih tetap hidup miskin. Kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, termasuk lapisan miskinnya dan sekian banyak penduduk lagi yang akan lahir, menuntut berbagai kemajuan di bidang ekonomi. Jika pola pertumbuhan yang dianut saat ini terus berlanjut, maka tekanan destruktif pada daya dukung lingkungan dan ketersediaan berbagai sumber daya alam akan meningkat. Indonesia juga menghadapi masalah serupa [1].

Kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia, termasuk untuk kegiatan perekonomian, digambarkan dalam al Qur`an sebagai rusaknya keseimbangan. Shihab dalam menafsirkan al Qur`an surat ar-Ruum (30) ayat 41 menyatakan bahwa makna fasaad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan atau lawan dari ash-shalaah yang berarti manfaat atau berguna. Sehingga ayat tersebut menggambarkan terjadinya kerusakan, ketidakseimbangan, serta kekurangan manfaat di daratan dan di lautan, yang mengarah pada kacaunya keseimbangan lingkungan. Fasaad tersebut dilakukan oleh manusia dan akan mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan yang terjadi pada lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya kepada manusia, karena Allaah SWT menciptakan semua makhluk saling kait-berkait. Timbulnya gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan alam pasti berdampak pada seluruh bagian alam (termasuk manusia) baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu [2].

Perusakan lingkungan akibat kegiatan perekonomian juga dikecam dan diharamkan oleh Islam menurut penilaian Muktamar Nahdlatul ‘Ulama (NU) ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, pada 4 Desember 1994. Muktamar di antaranya menjawab pertanyaan dengan redaksi

Industrialisasi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, ternyata membawa ekses yang cukup serius dan dampaknya juga merugikan kepentingan rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri, serta melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh pabrik. (a) Bagaimana hukum mencemarkan lingkungan? (b) Bagaimana konsep Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan?

Muktamar NU menjawab

(a) Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar (kerusakan), maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat). (b) Konsepsi Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan adalah: 1) apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar, 2) memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar) yang pelaksanaannya dengan amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya.

Jawaban Muktamar NU tersebut kemudian dilengkapi dengan kutipan rujukan dari 9 kitab yaitu: 1) al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib (Muhammad al-Razi), 2) al-Jami’ li Ahkam al-Qur`an (Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi), 3) al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa’id al-Bahiyah (Abdullah bin Sulaiman), 4) Tabyin al-Haqa’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq (Utsman bin Ali al-Zaila’i), 5) al-Kharraj (Abu Yusuf), 6) al-Ahkam al-Sulthaniyah (Abu Ya’la al Farra’), 7) Majma’ al-Dhamanat (Ghanim bin Muhammad al-Baghawi), 8) Mirqah Su’ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq (Muhammad Nawawi bin Umar al Bantani), (9) Ihya` ‘Ulum al-Diin (Abu Hamid al-Ghazaki), dan dua rujukan lain yang tidak dikutip (Hasyiyah al-Jamal, Juz V, halaman 196 dan Tafsir Ibn Katsir, Juz II, halaman 222) [3].

Tafsir al Qur`an surat ar Ruum (30) ayat 41 dan pembahasan Muktamar NU ke-29 tentang perusakan lingkungan menggambarkan konsistensi pandangan Islam tentang perekonomian, bahwa tujuan perekonomian sebagai hifdzu al-maal (perlindungan harta) demi memenuhi kemashlahatan umat tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, karena akan mengancam pada maqashid syariah lain, seperti hifdzu-n-nafs (perlindungan jiwa) dan hifdzu-n-nasli (perlindungan keturunan) [1].

Suplai dan Konsumsi Energi Indonesia: Penggerak Perekonomian

Kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan populasi. Populasi Indonesia meningkat 24,11%, dari sekitar 205 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 255 juta jiwa pada 2015. Peningkatan juga terjadi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang merupakan indikator utama perekonomian. PDB Indonesia meningkat 119%, antara tahun 2000 dengan 2015, dari . Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan grafik pertumbuhan populasi dan PDB Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2015 [4].

Pada kurun waktu yang sama, pola energi Indonesia juga memiliki trend yang sama. Suplai energi meningkat 83,33% dari 726.687 SBM (2000) ke 1.332.242 SBM (2015), sedangkan konsumsi energi meningkat 63,18% dari 508.883 SBM (2000) menjadi 830.420 SBM (2015). Gambar 3 merupakan grafik pertumbuhan suplai dan konsumsi energi di Indonesia tahun 2000-2015 [4].

Apa yang Dimaksud dengan Energi Terbarukan?

Energi terbarukan (ET) secara umum didefinisikan sebagai energi yang berasal dari sumber yang terbarukan secara alami dan berkelanjutan, dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan laju konsumsinya, seperti sinar matahari, angin, hujan, pasang-surut, gelombang, dan panas bumi, di mana memiliki empat fungsi khas yaitu menghasilkan energi untuk listrik, pendingin atau pemanas air dan udara, transportasi, dan jasa energi untuk wilayah terpencil [5, 6, 7, 8]. Lebih spesifik, ET dikelompokkan di antaranya menjadi bioenergi, geotermal atau panas bumi, air, laut (pasang-surut, gelombang, dan panas), matahari, serta angin [8].

ET menjadi solusi tepat untuk mengatasi pola pertumbuhan manusia dan listrik 40 tahun terakhir, di mana manusia bertambah dari 4 milyar menjadi 7 milyar dan listrik tumbuh 250% [9]. ET yang memiliki emisi karbon jauh lebih sedikit dibandingkan energi fosil (Tabel 1) juga sekaligus akan berkontribusi dalam ikhtiar global untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 2 °C. Laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) pada 2015 misalnya, menunjukkan bahwa tanpa peran ET, emisi total sektor energi secara global akan 20% lebih tinggi [10].

Implementasi ET juga menimbulkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi karena munculnya lapangan kerja, baik langsung (direct, seperti perancangan, manufaktur, pengiriman, instalasi/konstruksi beserta manajemen dan administrasinya, serta operasional dan pemeliharaan), tidak langsung (indirect, seperti manufaktur alat dan komponen pendukung sistem ET sepanjang rantai pasoknya), maupun terikut (induced, seperti tumbuhnya aktivitas perekonomian karena adanya instalasi atau proses pengajaran teknologi ET) [12]. Memungkinkan pula bagi ET yang mampu melistriki daerah terpencil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat karena meningkatnya kemampuan mengolah sumber daya alam lokal berbasis ET atau munculnya lapangan pekerjaan baru akibat adanya akses listrik.

Secara global, lapangan kerja langsung di sektor ET menyerap 6,5 juta pekerja pada 2013; 7,7 juta pekerja pada 2014; dan 8,1 juta pekerja pada 2015 [13, 14, 15]. Jumlah ini akan terus meningkat karena nilai investasi terhadap ET diproyeksi harus meningkat hingga USD 550 Milyar per tahun untuk mencegah bencana global akibat perubahan iklim. Peningkatan investasi ini akan didukung di antaranya oleh: 1) menurunnya harga komponen ET, 2) teknologi ET yang terus berkembang efisiensinya, 3) meningkatnya pengalaman pengembang dan lembaga keuangan dalam menghitung resiko, dan 4) manfaat ET yang makin terasa secara simultan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan [16].

Energi Terbarukan Indonesia: Pembangkit Listrik

Indonesia yang terletak di wilayah ekuator bumi sesungguhnya memiliki beberapa faktor pendukung pengembangan ET, di antaranya: 1) matahari bersinar sepanjang tahun, 2) tanpa musim dingin, sehingga tidak ada permintaan energi yang besar dalam bentuk panas pada musim dingin, 3) wilayah laut yang luas sebagai sumber pengembangan energi kelautan (pasang-surut atau gelombang), 4) gunung berapi dan hutan, potensi energi biomassa tumbuhan, 5) banyaknya wilayah kepulauan, potensi kemandirian energi dengan sumber daya energi lokal, dan 6) wilayah perkotaan yang padat, potensi energi sampah perkotaan.

Porsi energi nasional yang digunakan sebagai pembangkit listrik pada tahun 2015 mencapai 16,5%. Porsi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya pada angka 9,8%. Gambar 4 menunjukkan persentase porsi energi nasional yang berfungsi untuk pembangkitan listrik tahun 2000-2015 [17].

Seberapa besar peran energi terbarukan dalam pasokan listrik nasional? Data terbaru yang dirilis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan non-bio hanya 12,4% (6.706,25 MW). Selebihnya, 44,61% (24.770,50 MW) dari batubara; 27,51% (15.275,35 MW) berbahan bakar gas; 15,65% (8.689,79 MW) merupakan pembangkit listrik dari berbagai jenis produk turunan minyak bumi; dan sisanya adalah pembangkit listrik biomassa (0,09% – 50,23 MW) dan sampah (0,06% – 36 MW). Gambar 5 menunjukkan kapasitas pembangkit listrik terpasang di Indonesia berdasarkan jenisnya [17].

Masih bersumber dari data yang sama, pada tahun 2015, energi terbarukan non-bio yang terpasang di Indonesia di dominasi oleh pembangkit listrik tenaga air dan geotermal, sisanya merupakan pembangkit minihidro, mikrohidro, tenaga surya (PLTS), dan tenaga angin (PLT-Bayu). Kapasitas pembangkit listrik tenaga air mencapai 5.079,06 MW (75,74%) dan panas bumi berada pada angka 1.435,40 MW (21,40%). Sedangkan kapasitas terpasang minihidro, mikrohidro, PLTS, dan PLT-Bayu berturut-turut adalah 151,18 MW (2,25%); 30,46 MW (0,45%); 9,02 MW (0,13%); dan 1,13 MW (0,02%). Persentase kapasitas pembangkit energi terbarukan non-bio ditampilkan secara grafis pada Gambar 6 [17].

Perlu menjadi catatan penting, bahwa kapasitas terpasang atau daya terpasang dalam bahasa awam dapat disebut sebagai potensi energi, bersatuan Watt. Sebuah pembangkit mampu memproduksi energi jika ia menyala dalam kurun waktu tertentu, satuannya dinyatakan dalam Watt jam atau dikenal Watt hour. Listrik PLN misalnya, tarifnya dibayar per kWh, per kilo-Watt hour, per kilo-Watt jam, atau setiap listrik senilai 1.000 Watt jam. Sebuah televisi dengan daya 150 Watt, misalnya, jika dinyalakan satu jam bermakna akan menghabiskan listrik sejumlah 150 Watt jam, dan seterusnya.

Artinya, kapasitas terpasang pembangkit listrik tidak menjamin tersedianya listrik, kecuali pasokan bahan bakarnya berlangsung secara kontinyu. Rantai pasok batubara dan berbagai produk turunan minyak bumi memiliki peran penting, terutama bagi pembangkit listrik di wilayah terpencil. Beberapa pengelola pembangkit memiliki SOP yang jelas untuk mencegah terhentinya pasokan bahan bakar akibat kendala transportasi, meskipun menimbun bahan bakar juga berkonsekuensi pada biaya pergudangan dan lingkungan yang tak sedikit.

Sementara pembangkit energi terbarukan bertenaga air memiliki masalah tentang kurangnya debit air, baik akibat sedimentasi pada bendungan (untuk PLTA), maupun kurangnya pasokan air di musim kemarau (untuk minihidro dan mikrohidro). Kendala pada PLTS dan PLT-Bayu, masing-masing terletak pada pasokan sinar matahari yang kurang karena mendung serta hembusan angin yang tak berlangsung sepanjang 24 jam.

Kapasitas energi terbarukan di Indonesia akan terus ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan nasional, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengamanatkan suplai energi terbarukan harus mencapai persentase 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.

Rasio Elektrifikasi

Akses listrik masyarakat dinyatakan dalam sebuah rasio elektrifikasi, yakni perbandingan antara rumah tangga yang telah memiliki akses listrik dengan rumah tangga secara keseluruhan. Hingga akhir tahun 2015, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai angka 88,30%, dengan rincian 56,6 juta pelanggan PLN dan 1,37 juta berlistrik non-PLN, dari total 65,67 juta rumah tangga di seluruh Indonesia. Rasio elektrifikasi pada akhir 2015 tersebut juga berarti masih ada sekitar 7,6 juta kepala keluarga yang belum menikmati listrik sama sekali. Lebih dari itu, jika ditinjau dari rasio elektrifikasi di setiap provinsi, terdapat variasi nilai sebagai berikut: 1) 90-an persen, 9 provinsi, 2) 80-an persen, 15 provinsi, 3) 70-an persen, 6 provinsi, 4) 60-an persen, 2 provinsi, 5) 50-an persen, satu provinsi, dan 6) 40-an persen satu provinsi [17].

Pemerintah optimis tahun 2016 rasio elektrifikasi nasional dapat mencapai angka 90-91 persen, karena harus mengejar target rasio elektrifikasi minimal 99,5% pada 2019. Optimisme ini muncul, merujuk pada kinerja 2014 dan 2015 yang mampu melampaui target. Pemerintah pada 2014 menargetkan 84,3% yang ternyata terwujud hingga 87,5%, dan pada 2015, dari target 87,5% dapat terealiasasi hingga 88,3% [18].

Energi Terbarukan untuk Kemandirian Desa: KEMALA

Pada tanggal 24 Juni 2016, Konsorsium untuk Energi Mandiri dan Lestari (KEMALA), menandatangani perjanjian hibah PSDABM (Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat) dengan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI). KEMALA merupakan konsorsium yang dipimpin oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Nahdlatul ‘Ulama (Lakpesdam-PBNU) yang beranggotakan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (PUSTEK UGM), Pusat Studi Energi UGM (PSE UGM), dan Center For Civic Engagement and Studies (CCES atau Pusat Kajian dan Penguatan Kewargaan).

Hibah PSDABM yang diterima Konsorsium Kemala bertajuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin melalui Usaha Hijau yang Didukung oleh Energi Terbarukan yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (dua desa) dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat (satu jorong).

Hibah ini merupakan ikhtiar nyata NU dan UGM untuk memadukan kemampuan kedua lembaga besar ini: NU dan CCES dengan basis pengelolaan komunitas yang partisipatif dan advokasinya, serta UGM dengan kemampuan pengelolaan teknologi energi terbarukan dan pengembangan perekonomian kerakyatannya.

Energi terbarukan dalam hibah ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang akan digunakan sebagai pemicu peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat dengan akses energi rendah emisi karbon, di antaranya melalui, 1) penerangan pada malam hari, 2) energi untuk mengelola komoditas perekonomian lokal (peningkatan nilai tambah komoditas kopi, jagung, pisang, dan ikan), serta 3) energi untuk penyediaan air bersih melalui pompa air bertenaga surya.

Implementasi energi terbarukan ditargetkan akan menumbuhkan lapangan pekerjaan (green jobs), peningkatan pengetahuan administrasi dan keuangan, peningkatan waktu belajar di malam hari, dan peningkatan kualitas kesehatan akibat ketersediaan air bersih. Beberapa green jobs yang ditargetkan muncul di antaranya adalah 1) pekerjaan lokal untuk mendukung pelaksanaan hibah, 2) lembaga pengelola administrasi dan keuangan sistem energi, 3) personel operasional dan pemeliharaan, dan 4) pengelolaan komoditas lokal beserta rantai produksi, distribusi, dan pemasarannya.

Sementara sebagai salah satu strategi peningkatan kapasitas, KEMALA akan membentuk Sekolah Hijau yang terdiri dari tiga tahapan pembelajaran yaitu, pendidikan dasar (peningkatan wawasan dan karakter individu), pendidikan menengah (keterampilan dan penguatan kelembagaan), serta pendidikan lanjut (penguatan jaringan dan pemasaran). Peserta Sekolah Hijau nantinya adalah masyarakat desa berbagai lapisan dan profesi dengan afirmasi peserta dari penduduk miskin dan kelompok perempuan.

Membangun Kesadaran akan Kemandirian

Kendala elektrifikasi yang paling nyata dihadapi adalah masalah akses menuju konsumen listrik, sehingga meningkatkan biaya konstruksi infrastruktur distribusi listrik. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum memiliki listrik mayoritas terletak di sekitar kawasan pantai Gunungkidul atau pegunungan di Kulon Progo. Kondisi topografi dan jauhnya dari pemukiman lain, menjadikan PLN harus merogoh koceknya cukup dalam jika ingin melistriki wilayah tersebut.

Sama halnya dengan lokasi di program KEMALA. Satu lokasi di Sumatera Barat harus ditempuh selama dua jam dari ibukota Solok Selatan, meskipun jarak horizontalnya hanya 25 km. Sementara dua desa lokasi program di Jambi, hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kapal motor kecil. Keterbatasan akses tersebut berkonsekuensi pada banyak hal, seperti akses pendidikan yang terbatas, ketergantungan pada pasokan minyak diesel atau bahkan memilih untuk tidak memiliki listrik sama sekali, serta munculnya tambahan waktu dan biaya untuk setiap kebutuhan yang dibeli dari luar desa/jorong. Khusus dua desa di Jambi yang berada di tepi sungai Batanghari, lokasi ini memiliki masalah tahunan berupa banjir sekaligus masalah harian berupa air bersih MCK yang diambil dari sungai dan air minum kemasan galon yang dibeli dari luar desa. Kesimpulannya, masalah utama masyarakat di lokasi program adalah kemiskinan.

Pada awal November 2016, sebagai bagian dari kegiatan hibah, KEMALA mendatangkan 12 orang  dari lokasi program ke Yogyakarta selama lima hari dalam kegiatan bertajuk Green Visioning atau pembangunan visi hijau masyarakat, sebagai awal pembentukan Komunitas Belajar Sekolah Hijau. Kegiatan ini di antaranya adalah kunjungan ke Desa Nglanggeran di Gunungkidul yang sukses dengan kemandirian desanya di bidang wisata, pertanian, perkebunan, dan peternakannya, secara integral, serta Dusun Banyumeneng di Panggang, Gunungkidul yang berhasil dalam membangun komunitas pengelolaan air bersih berbasis PLTS-nya. Selain itu, 12 orang inilah yang akan menjadi Kader Hijau di tingkat desa/jorong, sebagai penggerak dan motivator bagi masyarakat desa/jorong untuk mencapai kemandirian desa/jorong secara bersama-sama. Tujuan besar yang sesungguhnya adalah membangun visi masyarakat, melalui masyarakat, yang nantinya manfaatnya juga langsung akan dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Salah satu kesan yang ditangkap oleh KEMALA setelah kegiatan Green Visioning adalah adanya semangat yang luar biasa dari Kader      Hijau untuk belajar dan menambah wawasan serta melakukan kontekstualisasi pada daerahnya masing-masing. Hanya saja, selama ini kurangnya wawasan, pengetahuan, teknologi, dan pendampingannya telah meredupkan semangat bagi masyarakat untuk berbenah ke arah yang lebih baik. Lebih dari itu, Sekolah Hijau juga ditargetkan untuk mampu berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, menggugah kesadaran tentang adanya potensi sumber daya lokal, dan mengelolanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam mengembangkan kemandiriannya, desa atau komunitas lokal di tingkat masyarakat tidak bisa dimaknai berdiri sendiri di dalam siklus tertutup di tingkat lokal. Justru desa harus bekerjasama secara sinergis dan integral dengan desa-desa lain untuk saling memenuhi kebutuhan, saling memanfaatkan dalam arti yang positif. Begitu pula dengan pemerintah desa yang memiliki wewenang pemanfaatan anggaran dana desa (dari APBN dan APBD), sangat berpeluang mengalokasikan dana pemberdayaan masyarakat untuk mengelola komoditas lokal. Sementara pemerintah kabupaten dan provinsi melalui SKPD harus turut mendorong kemandirian desa lewat alokasi dana di APBD: bukan memberi ikan, tetapi justru memberi pancing dan mengajarkan cara memancingnya. Konsekuensi logisnya juga sangat positif, yakni adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam menyusun program pembangunan desa sekaligus pelaksanaan dan pengawasan penggunaan anggarannya.

Pembangunan dari desa merupakan solusi riil kemandirian Indonesia, sebagai perwujudan cita-cita para pendiri bangsa saat mendeklarasikan NKRI: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semoga Allaah SWT memudahkan ikhtiar kita.

 

REFERENSI

  1. Budiarto, R.; Wardhana, A. R.; Prastowo, A. R. (2016). Implementation of Islamic Economics in Indonesia by Developing Green Economics Through Renewable Energy Technologies, 1st Gadjah Mada International Conference on Islamic Economic and Development, Yogyakarta
  2. Shihab, Q. (2003). Tafsir Al-Mishbah – Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an Volume 11, Lentera Hati, Jakarta
  3. Tim Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU (2011). Ahkamul Fuqaha – Solusi Problematika Aktual Hukum Islam – Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2010 M), Khalista, Surabaya
  4. Kementerian ESDM RI (2016). Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2016, Jakarta
  5. Omar Ellabban, Haitham Abu-Rub, Frede Blaabjerg (2014). Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews 39, 748–764, 749, doi:10.1016/j.rser.2014.07.113
  6. REN21 (2010). Renewables 2010 Global Status Report, hlm. 15
  7. http://www.iea.org/topics/renewables/, diakses pada 1 Juni 2016
  8. IRENA (2009). Statute of The International Renewable Energy Agency (IRENA), hlm. 4-5.
  9. IRENA (2014). REthinking Energy 2014, hlm. 12.
  10. IRENA (2015). REthinking Energy 2015, hlm. 11.
  11. Lenzen, M. (2009). Current state of development of electricity-generating technologies, The University of Sydney
  12. Wei, M, Patadia, S., and Kammen, D.M. (2010). Putting renewables and energy efficiency to work: How many jobs can the clean energy industry generate in the US?, of Energy Policy, Vol. 38, hlm. 919 – 931
  13. IRENA (2014). Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2014
  14. IRENA (2015). Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2015
  15. IRENA (2016). Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2016
  16. IRENA (2014). REthinking Energy 2014, hlm. 12-17
  17. Kementerian ESDM RI, Dirjen Ketenagalistrikan (2016). Statistik Ketenagalistrikan 2015 – Edisi No. 29 Tahun Anggaran 2016, Jakarta
  18. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2497279/esdm-optimistis-rasio-elektrifikasi-2016-lampaui-target, diakses pada 30 November 2016
  19. Lenzen, M. (2009).Current state of development of electricity-generating technologies, The Universityof Sydney

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *