Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam

Sepanjang tanggal 4 Juni 2018, ada beberapa peristiwa penting yang mendorong saya untuk menulis ceramah ini. Temanya tentang pemberantasan korupsi.

Peristiwa pertama adalah tentang penyerahan hadiah yang diterima pejabat pemerintahan atau negara kepada KPK. Pemberian kepada pejabat pemerintahan atau negara disebut sebagai gratifikasi yang sangat berpotensi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pejabat tersebut. KPK saat ini memiliki buku petunjuk bagi para pejabat untuk memilih dan memilah mana yang gratifikasi murni (tanpa pamrih) mana yang gratifikasi sebagai suap. Namun, sebagian pejabat yang ingin menjunjung tinggi kejujuran, biasanya langsung dilaporkan kepada KPK untuk diselidiki.

Jika gratifikasi merupakan hadiah yang tidak berkaitan dengan kedudukan pejabat tersebut, maka akan dikembalikan kepada pejabat. Sebaliknya, jika cenderung bertujuan untuk mempengaruhi pejabat, maka hadiah tersebut akan menjadi milik negara. KPK sudah memiliki metode yang teruji untuk menyelidiki hal ini.

KPK menggelar jumpa pers tentang beberapa pejabat yang melaporkan gratifikasi, di antaranya berupa keris, jam tangan, dan berbagai perhiasan dengan batu mulia. Ketika ditaksir, di antara barang-barang tersebut ada yang harganya dalam rupiah mencapai 7,5 miliar, 10 miliar, 11,2 miliar, 20 miliar, dan 28 miliar rupiah. Mengapa hal ini dilaporkan oleh pejabat? Jelas karena nilainya yang ngungkuli akal jika dianggap sebagai hadiah.

Peristiwa kedua adalah ditangkapnya Bupati bersama Kepala Unit Layanan Pengadaan, ajudan Bupati, dan pihak swasta. Diduga kuat, Bupati tersebut menerima suap agar pihak swasta dapat menggarap sebuah proyek tertentu. Kejahatan model ini yang sayangnya, sering terjadi di negara kita.

Praktek korupsi lain yang sering terkuak, misalnya adalah adanya nyang-nyangan alias tawar menawar komisi antara DPRD hingga DPR kepada dinas terkait hingga menteri, dan kemudian keterlibatan swasta sebagai calon penggarap proyek. Contoh praktek berdosa tersebut:

  1. DPRD menyandera Dinas atau Kepala Daerah (atau DPR menyandera menteri tertentu), bahwa kalau tidak dapat komisi tidak akan diloloskan anggarannya. Atau tidak diloloskan jika tidak ada komitmen bahwa saat pelaksanaan proyek, pihak swasta tertentu yang akan menggarapnya. Tentu saja pihak swasta ini pasti punya hubungan mesra dengan DPRD atau DPR.
  2. Kepala Daerah menekan swasta, bahwa kalau tidak diberi komisi, pihak swasta yang paling berpotensi menggarap proyek tidak akan menang dalam seleksi. Atau sebaliknya swasta sengaja menyuap kepada pejabatnya, meskipun tidak meminta, seperti kasus guru besar salah satu perguruan tinggi terkemuka yang menjadi pejabat. Menyatakan tidak pernah meminta, tapi karena pihak swasta terus menerus menekan, akhirnya menerima juga.

Praktek-praktek korupsi oleh pejabat pemerintahan atau negara seperti ini sungguh berpotensi menimbulkan kerusakan secara besar-besaran di muka bumi, terutama bagi masyarakat yang dipimpin oleh para pejabat tersebut. Jika proyek tersebut idealnya adalah dibangun dengan dana 100% oleh pengusaha swasta, sementara dalam prosesnya pengusaha swasta harus mengeluarkan dana untuk pejabat-pejabat terkait (padahal mengesahkan proyek tersebut adalah amanah yang wajib dilakukan oleh pejabat, termasuk dari kewajiban yang harus dilakukan atas gaji yang ia peroleh), maka tinggal berapa persen dana yang digunakan untuk membangun?

Jika proyek tersebut adalah proyek fisik seperti gedung, jembatan, jalan, bendungan, di mana 100% adalah nilai ideal, dengan usia bangunan sekian tahun atau mampu menampung sekian orang, kemudian dipotong sekian puluh persen, sudah sewajarnya jika bangunan tidak 100% sempurna, rentan rusak sebelum waktunya, merugikan masyarakat, bahkan sangat berbahaya jika berkaitan dengan kehidupan kelompok masyarakat. Kerusakan yang tidak bisa diremehkan begitu saja.

Hadirin rahimakumullaah, sementara peristiwa ketiga adalah adanya surat dari KPK kepada Presiden dan DPR tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang rencananya disahkan di bulan Agustus nanti. Isi surat tersebut kemudian digaungkan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga independen seperti ICW (Indonesian Corruption Watch) agar kita mendesak melalui berbagai cara agar RUU-KUHP ditinjau ulang.

Mengapa KPK dan lembaga-lembaga pegiat anti-korupsi perlu bersuara? Karena ada dugaan kuat, RUU-KUHP ini dapat melemahkan pemberantasan korupsi oleh KPK. Beberapa hal yang dikhawatirkan setidaknya ada tiga:

  1. ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RUU-KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
  2. koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena RUU-KUHP tidak mengatur hal ini,
  3. pelaku korupsi memiliki pilihan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

Hadirin rahimakumullaah, tiga peristiwa tersebut mendorong saya untuk membuka buku berjudul Jihad Nahdlatul ‘Ulama Melawan Korupsi dan menceritakan kembali di forum ini tentang bagaimana Islam memandang tindak pidana korupsi.

Salah satu hal pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara adalah adanya potensi terjadi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Beberapa gambaran simpelnya telah saya sampaikan di atas tadi, bagaimana wewenang disalahgunakan untuk meminta suap, atau konflik kepentingan dengan memaksa perusahaan tertentu sebagai penggarap proyek pemerintah.

Seorang ilmuwan besar Islam di bidang sejarah, ilmu kemasyarakatan (sosiologi), ekonomi, dan kependudukan, Ibnu Khaldun, mengatakan,

 photo antikorupsi-1_zpskfbc1hsw.png

Di Indonesia, hal ini belum dapat dilakukan sepenuhnya, baik pemisahan antara jabatan pemerintahan dengan pengusaha maupun jabatan pemerintahan dengan jabatan partai politik. Padahal, karena jabatan itulah yang menyebabkan seseorang dapat tergoda untuk mementingkan usahanya, kawannya, atau kelompoknya, daripada kepentingan yang lebih luas.

Ada seorang menteri yang melepaskan semua sahamnya di sebuah perusahaan besar, meskipun dulu dirinya sendirilah yang banting tulang memulai dan mengembangkannya. Ini pilihan dari sang menteri untuk mencegah munculnya konflik kepentingan. Sementara di sisi lain, kita memiliki pejabat lain yang memilih merangkap jabatannya di luar pemerintahan. Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump dengan perusahaannya yang sangat kaya diperintahkan oleh Undang-Undang untuk menyerahkan seluruh pengelolaan perusahaannya kepada blind trust, pihak independen, di mana Presiden Trump sudah tidak bisa cawe-cawe sedikitpun terhadap uang dan aset perusahaannya.

Hadirin rahimakumullaah, ketika Sayyidinaa Mu’adz bin Jabal bersama Sayyidinaa Abu Musa al-Asy’ari RA dilepas oleh Rasuulullaah SAW menuju Yaman untuk menjadi penanggung jawab wilayah sekaligus guru (sekitar tahun 10 Hijrah), beberapa saat kemudian Kanjeng Nabi SAW ternyata menyuruh seseorang menyusul Sayyidinaa Mu’adz agar kembali untuk menghadap Nabi SAW. Terjadilah dialog sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

 photo antikorupsi-2_zpsu3bbwadv.png

Atas hadits ini kita dapat menyaksikan, Nabi SAW sejak dini sudah sangat antisipatif dalam menanggulangi masalah konflik kepentingan antara petugas dan pendakwah agama. Sebagai seorang petugas tidak dibenarkan menerima pemberian apapun selain yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an. Dalam hal ini adalah seorang pengambil zakat, ia mendapat bagian dari harta zakat, setelah fakir dan miskin diberi terlebih dahulu. Dan yang paling mencengangkan adalah waktu penyampaian dari Rasuulullaah SAW, yang karena begitu pentingnya perintah ini, Nabi SAW tidak menyampaikannya melalui orang lain atau surat, tidak pula menundanya, tetapi Sayyidinaa Mu’adz dipanggil kembali, meskipun belum lama berangkat.

Sedangkan kalimat tanpa seizinku dari Nabi SAW menggambarkan bahwa pada saat itu pemegang otoritas tertinggi di bidang hukum dan peraturan adalah Nabi SAW. Pada masa kini, hal ini dapat disamakan sebagai larangan mengambil hak keuangan di luar ketentuan perundang-undangan.

Jika PNS sebuah Pemda misalnya, mendapatkan hak keuangan dari gaji dan tunjangan, maka ia melakukan ghulul ketika meminta pungli atau jatah persenan dari proyek atau gratifikasi atau hal lain yang berkaitan dengan jabatannya di luar peraturan.

Tentu saja PNS tersebut masih boleh melakukan jual beli atau wiraswasta lain yang tidak menyalahgunakan wewenang, kewajiban, dan haknya sbg seorang PNS.

Hadirin rahimakumullaah, di dalam khazanah hukum Islam (fikih), ada 9 jenis tindak pidana (jarimah) yang mirip dengan korupsi, yaitu: (1) ghuluul (penggelapan), (2) risywah (gratifikasi atau penyuapan), (3) ghashab (mengambil paksa hak atau harta orang lain), (4) khiyaanat, (5) maksu (pungutan liar), (6) ikhtilaas (pencopetan), (7) intihaab (perampasan), (8) sariqah (pencurian), dan (9) hiraabah (perampokan).

Tiga di antara tindak pidana tersebut, yakni ghuluul (penggelapan), sariqah (pencurian), dan hiraabah (perampokan), disebutkan secara tegas dalam al-Qur`an. Sisanya, dijelaskan oleh Rasuulullaah SAW dalam berbagai hadits.

Hadirin rahimakumullaah, ada empat peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan korupsi di sepanjang kehidupan Rasuulullaah SAW. Pertama, tuduhan ghuluul (penggelapan) kepada Nabi SAW; kedua, kasus budak bernama Mid’am atau Kirkirah; ketiga kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham; dan keempat, kasus hadiah (gratifikasi) bagi petugas pemungut zakat di kampung Bani Sulaim bernama Ibnu al-Lutbiyyah.

Kisah tuduhan penggelapan kepada Nabi SAW terjadi pada saat Perang Uhud, sekitar tahun ke-2 Hijriyah. Ketika itu pasukan kaum muslim menderita kekalahan sangat tragis akibat pasukan panah yang berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasuulullaah SAW sejak semula sudah berpesan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud agar bisa melindungi atau membentengi bala tentara yang di bawah bukit, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri.

Mereka yang turun dari bukit Uhud mencurigai Nabi SAW akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka. Menyaksikan pasukan pemanah turun, Nabi SAW bersabda,

 photo antikorupsi-3_zps9md0zyma.png

Pada saat itulah turun ayat 161 surat ‘Ali Imran,

 photo antikorupsi-4_zpsyqeyzchg.png

Kasus korupsi kedua di masa Nabi SAW menimpa seorang budak bernama Mid’am atau Kirkirah. Saat itu ia sedang diutus oleh Nabi SAW untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Namun di tengah perjalanan justru menemui kematian karena sebuah anak panah tak sengaja menyambar lehernya, sehingga para sahabat Rasuulullaah SAW kaget dan serentak mendoakan Mid’am atau Kirkirah agar mencapai surga. Di luar dugaan, Nabi SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan masuk surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud,

 photo antikorupsi-5_zpswfolxk68.png

 photo antikorupsi-6_zps5vjoohxk.png

Kasus korupsi di zaman Nabi SAW ini mengandung pelajaran betapa beratnya dosa yang harus ditanggung oleh pelaku kasus korupsi, meskipun hanya senilai seutas tali sepatu. Bagaimana jika yang dikorupsi jauh lebih besar dari nilai itu?

Hadirin rahimakumullaah, kasus korupsi ketiga terjadi sebagaimana disampaikan dalam hadits riwayat Abu Dawud,

 photo antikorupsi-7_zpsr7icueri.png

 photo antikorupsi-8_zpsc1crwkbt.png

Perintah Nabi SAW dalam hadits tersebut yang berbunyi shalluu ‘alaa shaahibikum yang bermakna shalatkanlah saudara kalian ini, mempunyai arti bahwa Rasuulullaah SAW tidak mau menyalati jenazah pelaku korupsi. Perintah Beliau SAW kepada para sahabat dilakukan untuk memenuhi kewajiban kolektif (fardlu kifayah) dalam penyelenggaraan jenazah melalui shalat, namun Beliau SAW secara pribadi enggan melakukannya. Imam an-Nawawi menjelaskan maksud kengganan salat Nabi SAW dengan berkata,

 photo antikorupsi-9_zpsqiria1gb.png

Hadirin rahimakumullaah, kasus korupsi berikutnya adalah kasus yang menimpa Abdullaah bin al-Lutbiyyah (atau Ibnu al-Lutbiyyah). Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikisahkan menurut redaksi Imam Muslim sebagai berikut,

 photo antikorupsi-10_zpsx5w3tapt.png

 photo antikorupsi-11_zpseqzpflea.png

 photo antikorupsi-12_zpsyyababuu.png

 photo antikorupsi-13_zpssjfjr5ko.png

 photo antikorupsi-14_zps0ti715fe.png

 photo antikorupsi-15_zpszr6zf5cp.png

Hadirin rahimakumullah, tindakan Nabi SAW yang berkhatbah menjelaskan kasus korupsi salah seorang yang ditunjuk oleh Beliau SAW sendiri harus kita sepadankan sebagai anjuran di masa kini untuk membentuk opini anti-korupsi melalui media massa. Hal ini dilakukan agar menjadi pembelajaran publik sehingga terus menerus turut mendukung pemberantasan korupsi, sekaligus mempermalukan koruptor sebagai bagian dari menumbuhkan sifat jera di dalam diri koruptor tersebut.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri, bahaya dan dampak negatifnya dapat dinilai lebih besar daripada pencurian atau perampokan. Sehingga sebagai hukumannya, dapat dikenai pemecatan, penjara hingga seumur hidup, bahkan bisa berupa pidana mati. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi yang cukup besar efeknya bagi kehidupan kebangsaan dan rakyat banyak, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hirabah, memerangi Allaah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana Allaah SWT firmankan di dalam surat al-Maaidah ayat 33,

 photo antikorupsi-16_zpsytzur1sf.png

Sampai saat ini hukuman tertinggi pelaku korupsi ada di tangan Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi; Adrian Waworontu, pengusaha; dan Brigjen Teddy Hernayadi, mantan Direktur Keuangan TNI AD. Akil Mochtar misalnya, divonis seumur hidup karena melakukan korupsi saat menjabat Ketua Lembaga Tinggi Negara, yakni Mahkamah Konstitusi. Jabatan tersebut menuntut penjagaan harkat dan martabat negara, namun ia cederai dengan tindak pidana korupsi.

Hadirin rahimakumullaah, menjelang akhir Ramadlan, selain meningkatkan ibadah kita kepada Allaah secara langsung dalam ibadah-ibadah yang diajarkan Nabi SAW, mari tidak lupa juga menguatkan ibadah kita dalam bentuk kemashlahatan sesama manusia, dalam konteks pembahasan kita saat ini: mendukung pemberantasan korupsi.

Banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti misalnya, meneguhkan kejujuran pada diri sendiri sehingga mampu menjadi teladan sekaligus pantas memberi nasihat kejujuran bagi anak, cucu, saudara, kerabat, dan handai tolan; mendukung secara online pemberantasan melalui berbagai media sosial dengan berbagi berita positif atau menulis komentar-komentar dengan kata-kata sopan atau menanda-tangani petisi-petisi pemberantasan korupsi; membaca dan mempelajari bahan-bahan pemberantasan korupsi, bisa buku, video, ceramah, biografi; serta cara-cara lain yang positif untuk terus mendukung pemberantasan korupsi.

Semoga Allaah memudahkan ikhtiar kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Aamiin.

Sumber utama penulisan ceramah ini adalah buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, yang diterbitkan oleh kerjasama antara LAKPESDAM-PBNU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama), Jaringan Gusdurian, Kemitraan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

2 thoughts on “Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam”

  1. Assalamualaikum
    Alangkah baiknya jika uraian tsb di urai dgn matang kemudian diajarkan di sekolah2. Sy yakin hal tsb akan melahirkan generasi2 anti korupsi
    Terima kasih
    Wassalam

    1. Matur nuwun usulannya, Pak Tony Pribadi. Saya akan coba sampaikan ke LAKPESDAM-PBNU njih agar ditindak-lanjuti… Sepindhah malih, matur nuwun…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *