Membela NU Bukanlah Ashabiyah

Ada yang menganggap pembelaan para nahdliyin kepada NU dan ulamanya selalu berlebihan, sehingga bukan tidak mungkin suatu saat akan mencapai maqam ashabiyah (fanatik pada kelompok). Tentu saja tuduhan ini ngawur, tak berdasar, sembrono, dan utamanya disebabkan karena pemahaman yang tidak utuh kepada NU. Ada beberapa alasan yang mendasari hipotesis ini.

Pertama, NU tidak mungkin ashabiyah karena NU memahami serta menghargai keragaman cara ibadah dan kesepakatan dalam perbedaan di ranah fikih. Sikap ini diteguhkan sejak sebelum berdirinya NU, melalui pembentukan Komite Hijaz, hingga munculnya empat buah bintang di bagian bawah logo NU, di antara total sembilan bintang.

Satu bintang terbesar di puncak logo NU melambangkan Kanjeng Nabi SAW, sementara dua di kiri dan kananya adalah cerminan empat khulafaur-rasyidin: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina ‘Utsman, dan Sayyidina ‘Ali – radliyallaahu-‘anhum.

Empat bintang di bagian bawah logo NU adalah simbol penghargaan pada perbedaan fikih, yakni jumlah Imam Madzhab yang empat: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali – radliyallaahu-‘anhum.

Jumlah total bintangnya ada sembilan, sama dengan jumlah anggota Dewan Wali Sembilan, penyebar Islam di Nusantara.

[the_ad id=”700″]

Kedua, berdasarkan prinsip tersebut, NU secara struktur maupun kultur tidak pernah sekalipun memulai gesekan dengan kelompok manapun, meskipun berbeda pandangan keagamaan dalam ibadah, bahkan akidah sekalipun.

Akidah ahlus-sunnah wal jamaah yang diyakini NU itu sangat ketat dan kaku, ya namanya saja akidah. Dan secara teoritik, (sekali lagi, secara teoritik), kitab-kitab yang dirujuk NU menyalahkan akidah teman-teman Salafi, Syiah, Ahmadiyah, MTA, hingga HTI.

Keketatan dan kekakuan akidah ini dilengkapi oleh ulama NU dengan nilai-nilai tasawuf (kesufian) yang tak kalah mulia: akidah itu letaknya di dalam hati, sementara diri kita hanya bisa menilai dari apa yang nampak secara lahiriah. Maka tak pernah ada perintah kiai NU untuk menyelisihi golongan lain, sekalipun berbeda akidahnya.

Sampai di sini, sangat mungkin muncul banyak pertanyaan di benak pembaca: bagaimana dengan gesekan di lapangan dengan MTA, Salafi, dan HTI, termasuk menghentikan pengajian kelompok yang bersebarangan dengan NU????

Jawaban saya mudah, siapa yang tidak bereaksi ketika amalan NU dibid’ahkan, disesatkan, dan dinerakakan secara terus menerus dg alasan menegakkan akidah? Lihatlah kronologinya secara makro:

(1) kelompok Islam selain NU dan Muhammadiyah mulai mendakwahkan ajarannya secara massif-terstruktur pasca reformasi;

(2) tidak ada penolakan dari struktur maupun kultural nahdliyin, karena bagi NU: (a) sama-sama mengajarkan Islam harus didukung; (b) meskipun akidahnya berselisih paham, tp NU merasa tidak berhak menghakimi mereka; (c) ini adalah konsistensi NU dalam menghargai perbedaan/khilafiyah dalam beragama; dan (d) selama tidak melanggar peraturan perundangan, bagi NU tidak menjadi masalah;

(3) ternyata posisi NU tersebut (nomor 2, huruf a-d) tidak dipahami, justru digunakan sebagai bahan melawan NU: diam karena tidak memiliki landasan kegamaan;

(4) mulai massif kajian, buku, dan tulisan yang membid’ahkan, mensesatkan, dan menghakimi amaliah NU sebagai jalur ke neraka, termasuk pembelaan NU pada NKRI yang dinilai tidak Islami;

(5) di berbagai daerah yg NU-nya secara struktural belum begitu kuat atau agak jauh jaraknya dengan pesantren berbasis NU, gugatan dalil ini agak berhasil: yang muda menghakimi yang sepuh atau yang sepuh memarahi santri muda yang mengamalkan amaliah NU dan tercerai berainya kerukunan karena semua acara budaya yang telah diislamkan dianggap sesat (kasus ini banyak terjadi, terutama gesekan antara massa NU dengan MTA);

(6) ketika NU mulai sadar, dilangsungkanlah counter narasi melalui berbagai makalah, buku, kajian, dan debat, termasuk munculnya penulis-penulis NU di media sosial;

(7) sayangnya, kounter narasi ini belum bisa efektif memahamkan teman-teman selain NU untuk menghentikan serangannya, sehingga terjadi gesekan di berbagai daerah (perlu diketahui, kejadian ini pun disesalkan oleh banyak tokoh dan ulama NU, struktural maupun kultural);

(8) atau terjadi pengalihan isu: narasi perlawanan yang ditulis oleh ulama NU dengan menggunakan bahan lengkap dari kitab-kitab keagamaan yang shahih, justru dihakimi sebagai liberal bahkan kafir, hanya karena nama penulisnya – tanpa membaca isinya;

(9) munculnya Syaikh Abdul Shomad dengan kemampuan fikihnya membela amalan NU dan konsep “mengaji kepada semua”-nya Ustadz Adi Hidayat di beberapa tahun terakhir cukup mengurangi serangan kepada NU, walaupun kemudian masih diserang soal keteguhan NU tentang NKRI.

Kronologi ini masih bisa dilengkapi dengan segudang fakta tentang rusaknya harmoni persaudaraan sebagai karena agresifnya pembid’ahan-pensesatan NU dari orang di luar NU yang dihadapi NU dengan gradual: awalnya kalem karena prasangka baik, baru kemudian melawan dengan agak keras melalui pengerahan massa.

Ketiga, visi inklusi NU melalui prinsip tri-ukhuwah yang dicetuskan Rais ‘Aam KH Achmad Siddiq – Allahu yarham, yakni Islamiyah, Wathaniyah (kebangsaan), dan Bashariyah (kemanusiaan), yang diterapkan dengan sungguh-sungguh di lapangan.

Di tataran teknis, NU melalui lembaganya (salah satunya, LAKPESDAM-PBNU) maupun para nahdliyin yang memahami visi inklusi tersebut dan berada di berbagai organisasi masyarakat sipil, menerapkannya dengan serius. Orang-orang NU ini, melakukan pendampingan serta pembelaan hak-hak dasar pada korban kekerasan fisik, sosial, maupun birokratik, seperti kelompok Ahmadiyah, Syiah, keturunan PKI, atau kelompok aliran-kepercayaan.

Apakah pembelaan teman-teman NU di lapangan terhadap korban kekerasan yang nyata itu dimaknai sebagai membenarkan ajaran Ahmadiyah dan Syiah? Atau diartikan sebagai membangkitkan kembali komunisme? Atau disamakan dengan menghalalkan aliran kepercayaan tanpa menegakkan dakwah Islam?

Tak ada sedikitpun di hati dan akal para aktivis di lapangan itu untuk membenarkan kesesatan yang nyata tersebut. Bagi teman-teman nahdliyin tulen ini, penghakiman pada akidah orang lain tidak sama dan sebangun dengan halalnya kekerasan fisik, sosial, dan birokratik dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia atau sebagai seorang manusia biasa.

Gus Mus pernah ngendika, bahwa realitas mereka (kelompok yang teraniaya dalam skala apapun) sebagai seorang manusia adalah alasan yang cukup untuk memuliakan mereka. Sementara Buya KH Husein Muhammad juga pernah ngendika bahwa perlakukan orang lain dengan perlakuan yang ingin engkau dapatkan dari orang lain kepadamu.

Pembaca yang budiman, semoga tiga penjelasan ini dapat menjernihkan suasana penghakiman yang sedang menimpa NU akhir-akhir ini, apakah NU sedang menuju ashabiyah? Saya kira tulisan ini menjawabnya dengan sendiri: mustahil!!!

Blunyah Gede, 7 Maret 2018.
Ahmad Rahma Wardhana.

Tulisan ini telah menjadi status dalam Facebook: tautan.

Peradaban Islam ala Indonesia: Menghimpun Keberagaman

Ketika muncul fatwa rokok sebagai sesuatu yang haram, NU sering diejek. NU dianggap tak berani dalam mengharamkan rokok dikarenakan para ulama NU banyak yang merokok. Ya memang benar adanya sih, bahwa banyak ulama NU yang merokok. Bahkan bagi seorang nahdliyin, kapabilitas untuk merokok adalah bagian dari keabsahan sebagai seorang nahdliyin. Terlepas dia kader maupun bukan.

Namun benarkah pertimbangan hukum NU tentang rokok hanya sebatas karena umat dan ulamanya juga perokok? Mari kita telusuri sejarahnya bersama.

Ketika Risalah Menghampiri

Revolusi peradaban oleh Islam dimulai ketika seorang Quraisy menerima wahyu dari Tuhan. Dialah yang kemudian selalu dipanggil oleh umatnya berurutan sesudah menyebut nama Tuhan setidaknya lima kali dalam sehari. Sayyidinaa Muhammad SAW.

Ketika pertama bertemu dengan Pembawa Pesan Agung, Malaikat Jibril ‘AS, Sayyidinaa Muhammad SAW terpaku. Tak dinyana, risalah pertama dari langit adalah kalimat perintah, Iqra`!, yang bermakna perintah untuk membaca, Bacalah! Sayyidinaa Muhammad SAW pun bertanya balik dengan balasan kalimat tanya, maa aqra`?, yang berarti: Apa yang harus saya baca?

Lantunan kalimat suci pun berlanjut: Iqra` bismirabbikalladzii khalaq, khalaqal insaana min ‘alaq; bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta, mencipta manusia dengan sesuatu yang bergantung di dinding rahim; dan seterusnya hingga ayat kelima.

Para penafsir menjelaskan kisah ini dengan sangat indah, sebagai cerminan amanah peradaban seorang muslim. Prof. Quraish Shihab, seorang penafsir nusantara menjelaskan bahwa pertanyaan dari Sayyidinaa Muhammad SAW merupakan kewajaran, sebab: (1) perintah membaca dari Malaikat Jibril ‘AS yang tidak lazim menurut tata bahasa Arab karena perintah tanpa objek, dan (2) Sayyidinaa Muhammad SAW yang buta huruf tak bisa membaca dan menulis aksara apapun.

Adanya perintah tanpa objek spesifik justru membawa pesan agung sebagai dasar risalah yang dibawa Islam: bacalah segala sesuatu yang terhampar di hadapanmu, tulisan maupun peristiwa, bacaan suci keagamaan maupun selainnya, selama konteksnya adalah sembari mengingat Tuhan yang menciptamu, bismirabbikalladzi khalaq.

Tafsir ayat berikutnya menjadi semakin indah, ketika Tuhan berfirman, khalaqal insaana min ‘alaq, mencipta manusia dengan sesuatu yang bergantung di dinding rahim, bahwa manusia berasal dari sesuatu yang bergantung pada sesuatu dan ia sampai kapanpun tak dapat berdiri sendiri tanpa manusia lain. Sungguh, mayat tak dapat menguburkan dirinya sendiri! Maka, kebutuhan spiritualitas berketuhanan adalah keniscayaan, namun ketergantungan kepada sesama manusia adalah realitas kehidupan.

Selanjutnya, perintah yang mula-mula turun ini perlu dikaitkan pula dengan menjelaskan sebuah firman Tuhan yang lain tentang awal penciptaan manusia. Malaikat yang bertanya mengapa Tuhan berencana mencipta makhluk yang menumpahkan darah, justru Tuhan menjadi pembela manusia dengan berfirman, wa ‘allama aadamal-asmaa-a kullaha, dan (Dia) mengajarkan kepada Adam nama benda semuanya. Tafsirnya, manusia berpotensi menumpahkan darah, namun manusia pula mampu mengembangkan alam di sekelilingnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Maka inilah fitrah bagi seorang muslim yang sesungguhnya: berwawasan luas dan mendalam, baik spiritualitas berketuhanan maupun ilmu pengetahun dan teknologi modern, demi memenuhi kemaslahatan sesama manusia. Bahasa Tuhan menyebut, wa maa arsanalka illaa rahmatan lil-‘aalamin, dan Kami tidak mengutusmu (Sayyidinaa Muhammad SAW) kecuali menjadi rahmat, kasih, dan sayang, bagi semesta alam.

Islam di Negeri Seribu Pulau

Islam terus berkembang hingga kemudian mencapai Indonesia tercinta, yang pada masa lalu dikenal sebagai Nusantara. Peranan Dewan Wali Sembilan tak bisa dipungkiri menjadi faktor penting bagi cepatnya Islam berkembang di Nusantara. Salah satu prinsip yurisprudensi Islam yang digunakan oleh Dewan Wali Sembilan adalah muhafazhatu ‘ala qadiimish-shaalih, wal-akhdzu ‘ala jadiidil-ash-lah; memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Tradisi lama sebelum masuknya Islam dimodifikasi, dibersihkan dari hal-hal yang melanggar ketentuan dasar Islam, dikonversi menjadi tradisi baru yang lebih baik sebagai alat memperkenalkan Islam.

Peran Ulama sebagai penerus Dewan Wali Sembilan mulai mengglobal ketika suku-suku di jazirah Arab takluk di bawah penguasa tunggal Dinasti as-Saud dan memegang akses menuju dua kota suci, Makkah al-Mukarramah (Makkah yang Penuh Kemuliaan) dan Madinah al-Munawwarah (Madinah yang Penuh Cahaya), di mana Saudi berencana menyeragamkan praktek ibadah di kedua kota tersebut, terbentuklah Komite Hijaz untuk berunding dengan otoritas Saudi agar urung mewujudkan penyeregaman tersebut. Inilah embrio terbentuknya organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yakni Nahdlatul-‘Ulama` (NU) atau Kebangkitan Ulama.

Penghargaan NU kepada Dewan Wali Sembilan tercermin dalam lambang NU yang antaranya memiliki sembilan bintang, representasi keberadaan Dewan Wali Sembilan. Lima bintang di atas adalah simbol Sayyidinaa Muhammad SAW dan empat sahabat utama beliau, yakni Sayyidinaa Abu Bakar, Sayyidinaa ‘Umar, Sayyidinaa ‘Utsman, dan Sayyidinaa ‘Ali, sementara empat bintang di bawah adalah gambaran empat ulama besar dalam yurisprudensi Islam, yakni Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali.

NU, Kebangsaan, dan Kenegaraan

Salah satu peran nyata NU bersama umat Islam kepada Indonesia adalah penerimaan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ketika perwakilan tokoh dari Indonesia bagian timur menolak tujuh kata dalam Piagam Jakarta, Islam yang salah satunya diwakili oleh NU, kemudian memilih mengalah. Tujuannya adalah demi terbentuknya negara. Imam Ghazali menulis dalam Ihya ‘Ulumiddin (Menghidupkan Keberagamaan):

al-mulku wad-diin taw-amaani, kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar;

fad-diiny ashluw-was-sulthaanu haarisun, agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya;

wa maa laa ashlalahu famahduumun, sesuatu tanpa landasan pasti tumbang;

wa maa laa haarisalahu fadlaa-i-‘un, sedangkan sesuatu yang tak punya pengawal akan tersia-siakan.

Para tokoh Islam dan NU pada 1945 sadar, bahwa negara dan agama adalah saudara kembar yang saling membutuhkan. Maka pilihan terbaik adalah memenuhi permintaan tokoh Indonesia bagian Timur, demi terbentuknya sebuah negara kebangsaan, Indonesia berdasarkan Pancasila.

Sesudah dinamika yang sangat pelik hubungan NU dengan berbagai kelompok politik pada periode 1945 sampai dengan munculnya Orde Baru, hubungan Pancasila dengan Islam diteguhkan kemudian oleh NU melalui Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo. Meskipun secara politik didorong oleh pemerintah agar menerima Pancasila sebagai azas tunggal, momen ini menjadi kesempatan bagi NU untuk menguatkan Pancasila sebagai jalan tengah demi bersatunya kebangsaan Indonesia. Keputusan Munas tersebut berbunyi:

  1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

  2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

  3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya ummat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.

  4. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Sederhananya, NU menjalankan Islam sebagai ajaran agamanya dalam berbagai lini kehidupan. Khusus untuk lini kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, bagi NU, ajaran Islam tercermin dalam Pancasila.

Pada periode 1980-1990 tersebut pula tercetuslah empat prinsip utama bagi warga NU dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi: (1) tawasuth atau pertengahan, (2) tawazun atau keseimbangan, (3) tasamuh atau toleransi, dan (4) i’tidal atau keadilan. Empat sikap ini bukan karangan NU, tetapi diambil dari berbagai sumber hukum Islam.

Sikap pertengahan atau tawasuth, misalnya, diambil dari firman Tuhan, wa kadzaalika ja’alnaakum ummataw-wasathaa, dan demikian Kami menjadikan kamu umat pertengahan. Kata wasit dalam bahasa Indonesia, diserap dari kata yang sama, tawasuth. Sebagai ilustrasi tentang makna sikap pertengahan, misalnya: (1) pemberani adalah pertengahan antara penakut dan nekat, (2) dermawan adalah pertengahan antara kikir dan boros.

Menjelaskan Beberapa Sikap NU: Refleksi atas Konsistensi

Beberapa peristiwa mutakhir menunjukkan konsistensi NU sebagai representasi Islam yang fleksibel namun tak meninggalkan nilai dasar spiritualitas keagamaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Hukum Haram Rokok

NU memilih diam terhadap hukum rokok, atau maksimal menghukuminya sebagai makruh (tidak disukai), karena kehati-hatian. Konsekuensi hukum haram adalah serangkaian yang menuju kepadanya dan bersumber darinya juga harus dimaknai haram. Hukum haram rokok bermakna seluruh rantai suplai rokok, sejak dari petani tembakau, karyawan produksi rokok hingga penjualnya, cukai dan pajak rokok, serta semua uang yang berkaitan dengannya berhukum haram. Betapa mengerikannya negeri ini dipenuhi dengan keharaman yang bertubi. Bahkan saat ini, jika rokok dihukumi sebagai haram, maka sebagian pembiayaan jaminan kesehatan nasional dalam waktu dekat akan menjadi haram karena bersumber dari cukai dan pajak rokok.

Maka bagi NU, keharaman rokok belum mutlak, selama belum ditemukan solusi komprehensif dalam mengalihkan industri rokok yang berukuran massif kepada lapangan pekerjaan lain yang sepadan. Inilah sikap tawasuth, (pertengahan yang tidak ekstrim), memperhatikan semua aspek (tawazun atau keseimbangan informasi), dan penuh keadilan bagi semua pihak.

  1. Keterlibatan NU pada Pembelaan terhadap Penghayat Kepercayaan, Keturunan PKI, Ahmadiyah, dan Syiah

Salah satu lembaga di NU, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM NU (LAKPESDAM-PBNU) terlibat aktif di dalam pembelaan hukum maupun rekonsiliasi sosial terhadap masyarakat di berbagai daerah.

Kasus kolom agama bagi penghayat kepercayaan didasari pada hak dasar para penghayat yang dipaksa masuk ke salah satu dari enam agama agar dapat menikah atau lulus ujian sekolah.

Kasus bekas tahanan politik PKI dan keluarganya terjadi di Gunungkidul, ketika mereka termarginalkan secara sosial, tak dianggap sebagai manusia sepadan, sehingga terbelenggu oleh kemiskinan, bahkan oleh aparatur pemerintah setingkat dusun sekalipun, karena tidak mendapatkan jatah beras miskin.

Kasus kekerasan dan pengusiran pemeluk Ahmadiyah dan Syiah jelas menghilangkan hak bertempat tinggal dan hak hidup mereka, padahal di tempat itulah mereka berada sejak lahir dan tumbuh dewasa.

NU bukan hadir untuk membenarkan ajaran penghayat kepercayaan, bukan pula membangkitkan kembali PKI, apalagi menumbuhakn ajaran Ahmadiyah ataupun Syiah. Bagi NU perbedaan keyakinan setiap insan adalah keniscayaan yang dijamin oleh negara dan NU turut memperjuangkan mereka yang termarginalkan untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia. Inilah prinsip i’tidal atau keadilan untuk semua yang dijunjung oleh NU.

  1. Kasus Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama

Ketika sidang berlangsung, ada dua tokoh NU yang berseberangan. KH Ma’ruf Amin sebagai saksi ahli yang diajukan oleh jaksa dan Kiai Ahmad Ishomuddin sebagai saksi ahli dari pihak terdakwa. Kedua ulama tersebut mumpuni di bidang yurisprudensi Islam, sama-sama berada di Lembaga Tinggi (Syuriyah) Pengurus Besar NU, hanya berbeda senioritas. Uniknya, keduanya tidak saling mengusir dari PBNU, tidak pula kemudian bermusuhan, meskipun berlawanan pihak di persidangan. Peristiwa ini menggambarkan empat bintang dalam lambang NU yang mewakili empat Imam besar dalam yurisprudensi Islam yang diterima keberagaman pendapatnya dalam NU: beragam pendapat itu biasa dan sangat lazim, namun kerukunan adalah kunci.

 Islam ala Indonesia untuk Dunia

Terdapat kata kunci yang menyelimuti sekelumit sejarah NU sebagai organisasi Islam asli Indonesia: musyawarah dan konsensus. Dua password ini sesungguhnya merupakan sifat universal yang telah dipraktekkan sejak lama di berbagai peradaban, termasuk peradaban Nusantara pra-Islam dan maupun oleh Islam sendiri, walaupun prakteknya di dalam umat Islam masa kini belum ideal sama sekali. Timur Tengah misalnya, meskipun memiliki keragaman yang sangat sedikit dalam hal budaya, suku, bahasa, dan agama, wilayah tersebut tak pernah lepas dari konflik yang menumpahkan darah. Negeri tempat lahir dan tumbuhnya Islam hingga mencapai puncak kejayaannya, masyarakatnya tak pernah mencapai konsensus dan beralih ke senjata sebagai solusi. Sampai detik ini.

Oleh karenanya, sejak 2015 NU mengusung Islam Nusantara sebagai tagline-nya. Bukan mengusung ibadah baru, bukan pula syariat anyar, tapi memperkenalkan praktek Islam yang bermartabat, menjunjung tinggi musyawarah dan konsensus, tanpa meninggalkan pondasi dasar Islam, demi meraih kemaslahatan seluruh manusia, yang selama ini sedang dan terus diperjuangkan di Kepulauan Nusantara, Indonesia kita tercinta. Islam yang mampu menghimpun keberagaman.

Sebuah kaidah yurisprudensi Islam menyatakan, maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu; sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, tidak ditinggalkan seluruhnya. Jika dimaknai dalam konteks salat, kaidah ini mendorong kita untuk tetap salat meskipun dalam keadaan sakit, karena sembari duduk, berbaring, bahkan hanya isyarat pun, salat bisa dikerjakan.

Sebagai generasi milenial yang sedang berproses menerima estafet kepemimpinan bangsa, kaidah tersebut memberikan peluang bagi kita untuk terus berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Indonesia sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk memperkenalkan Islam Nusantara ke penjuru dunia. Negara dan PBNU bertugas menyampaikannya kepada khalayak internasional.

Sementara kita, setiap individu bersama-sama dengan kelompok masyarakat, berperan dalam membumikannya menjadi praktek-praktek di dunia nyata, sesuai dengan jangkauan ruang dan waktu yang kita miliki, sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Semoga Tuhan memudahkan ikhtiar kita bersama menuju Indonesia yang bermaslahat. Aamiin.

Islam Nusantara dalam Konteks Konsensus Kebangsaan

~ Jika pemahaman Islam Nusantara diambil dari perspektif konsensus kebangsaan yang diperkaya dengan sejarah dan hikmah atas keadaan politik Timur Tengah dan bangsa Arab dewasa ini, insya-Allaah mau tak mau kita akan menyetujuinya. ~

Salah satu kekecewaan kepada bangsa Arab dan kawasan Timur Tengah adalah kegagalannya dalam menyelesaikan permasalahan kenegaraan dan kebangsaan di kawasan, padahal karakteristiknya relatif homogen, yakni (1) keragaman etniknya kecil, (2) agama mayoritas Islam, (3) berada di satu wilayah daratan yang luas, (4) berbahasa tunggal (Arab), dan (5) memiliki kekhasan budaya yang sangat mirip satu sama lain.

Di zaman Perang Teluk, ketika Irak menyerang Kuwait yang berbatasan dengan Saudi, ulama dari kedua negara (Irak dan Saudi), yang sama-sama Islam Ahlus-Sunnah berfatwa untuk saling menghalalkan darahnya.

Inikah cerminan Islam Rahmatan lil—’aalamiin?

Di zaman sekarang, Irak masih semrawut. Mayoritas Islam. Ada Syiah, ada Sunni, dan ada pula etnis Kurdi. Etnik Kurdi sendiri, merupakan etniknya Salahuddin al-Ayyubi yang sangat tenar itu, tersebar di mana-mana dan terkesan di anak-tirikan di berbagai negara berpenduduk muslim, seperti Irak, Suriah, dan Turki. Kesemrawutannya bukan main-main: perbedaan kepentingan dalam kekuasaan (politik) disikapi dengan pembunuhan massal lewat bom dan senjata.

Inikah cerminan Islam Rahmatan lil—’aalamiin?

Suriah yang sedang dilanda perang saudara sesama muslim. Banyak faksi politik, punya kepentingan masing-masing, semua ngaku Islam. Dan kepentingan pun ditegakkan dengan bom serta senjata.

Ulama besar Suriah, al-Maghfurlah Syaikh Ramadlan al-Buthi, sebelum konflik membesar dan hanya berupa demonstrasi, terus menerus menyuarakan rekonsiliasi nasional, tapi tak pernah didengar oleh para elit muslim yang punya kepentingan. Sampai detik ini, sekitar 6 juta penduduk terkatung-katung di dalam negeri Suriah dan 5 juta jiwa lainnya tersebar di luar Suriah. Semua yang berkepentingan mengatasnamakan penegakan agama Islam.

Inikah cerminan Islam Rahmatan lil—’aalamiin?

Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Senegal, Maroko, dan Sudan sedang berkonflik dengan Yaman sekaligus bersitegang dengan Qathar yang sebelumnya berada di koalisi Saudi namun belakangan pecah kongsi. Yaman sendiri sedang perang saudara. Alasannya perebutan kekuasaan politik. Ada Sunni, ada Syiah, ada pula al-Qaeda. Semua pihak, Saudi, Yaman dengan berbagai faksinya, dan Qathar, mayoritas muslim dan sedang berperang.

Inikah cerminan Islam Rahmatan lil—’aalamiin?

Fakta di atas adalah salah satu penyebab mengapa muncul gagasan Islam Nusantara. Bandingkan dengan kondisi kita sebagai bangsa yang masih utuh dan bersatu, meskipun beberapa spesifikasinya berbeda dg Timur Tengah: mayoritas Islam, terpisah lautan, penduduk besar dan beragam suku, bahasa, hingga budaya.

Maka Islam Nusantara diperkenalkan oleh NU, menurut saya, yang diunggulkan adalah Islam sebagai sebuah solusi kebangsaan, konsesus membentuk negara yang berorientasi kepada umat. Islam yang benar-benar rahmatan lil-‘aalamiin karena memprioritaskan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, terutama bagaimana kepentingan politik kekuasaan dikelola oleh Indonesia yg mayoritas muslim.

Itulah kenapa NU mendeklarasikan hubungan Pancasila dengan Islam pada 1983 sebagai pedoman umat dalam berbangsa dan bernegara. PBNU juga mengantarkan 12 ulama Afghanistan ke UGM pada 2013 untuk belajar Pancasila. Kemudian Pekalongan menjadi tuan rumah Konferensi Ulama Thariqah Se-dunia dengan tema Bela Negara pada 2016. Dan pada 2018 ini ada Konferensi Ulama Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan di Bogor, serta kehadiran ulama Indonesia ke Irak beberapa minggu yg lalu. NU, Islam Indonesia, Islam Nusantara serius berperan dalam perdamaian kebangsaan.

Hanya saja dimensi ini dikaburkan oleh mereka yang benci dengan NU. Mengapa? Karena kalau umat sadar dengan ini, terutama kalangan NU sendiri yang berbasis di pedesaan serta intelektual mudanya di perkotaan, maka habislah kepentingan politik mereka. Ora payu alias tidak laku.

NU yang berpegang pada empat prinsip (tawasuth atau pertengahan, tawazun atau keseimbangan, tasamuh atau tepa selira, dan i’tidal atau keadilan) akan memandang persoalan dengan objektif serta fokus pada fakta dan data. NU mendorong ikhtiar untuk menelaah persoalan dari beragam perspektif, sebelum memutuskan arah politiknya.

Bagaimana agar objektivitas ini kabur dan hilang? Serang dengan subjektivitas: kebencian membabi buta, kebencian pada perbedaan pendapat, kebencian pada tokoh NU, kebencian pada tokoh bangsa. Ketika berbeda, habisi dengan hujatan dan kata-kata kasar, tidak perlu melihat konteksnya atau objektivitasnya.

Agar massif, serang lewat sosial media. Tujuan lain lewat sosial-media  adalah agar masyarakat yang belum lama melek internet, termasuk kalangan NU di pedesaan yg belum kenal hoax dan objektivitas informasi, agar beralih ke subjektivitas dan keluar dari empat prinsip NU. Maka dalam hal ini, pesantren menjadi sebuah jangkar yang sangat penting bagi NU untuk terus memproduksi calon-calon pemimpin umat yang teguh pada nilai Islam dan kebangsaan.

Kalau kita tidak memahami Islam Nusantara dalam konteks konsensus kebangsaan, bahkan mengaburkan maknanya ke arah fitnah keji dan kebencian massif (misal: mengganti syariat, menjunjung tinggi budaya lokal dibandingkan Qur`an dan Sunnah, membenci Arab secara mutlak), maka bukan tidak mungkin krisis Timur Tengah akan berpindah ke Indonesia. Kita memohon perlindungan Allaah dari yang demikian.

Mari kita dinginkan suasana perebutan kepentingan di 2019 nanti dengan menghindari caci maki, mengurangi kebencian, dan diskusi cerdas berdasarkan objektivitas.

Sebagai penutup, Kanjeng Nabi SAW pernah bersabda,

Al-amnu wal-‘aafiyah ni’mataani magh-buunun fii-himaa katsiirun-minan-naas. Keamanan dan kesehatan adalah dua nikmat yg membuat banyak orang terlena.

Semoga Allaah memudahkan niat baik NU untuk terus memperdengarkan Islam Nusantara.

Blunyah Gede,
8 Juli 2018,
Ahmad Rahma Wardhana.

Lampiran Foto: dua buku yang relevan dengan maksud tulisan ini sehingga layak untuk dibaca

IMG20180708135016

IMG20180708151129

IMG20180708151146