Peradaban Islam ala Indonesia: Menghimpun Keberagaman

Ketika muncul fatwa rokok sebagai sesuatu yang haram, NU sering diejek. NU dianggap tak berani dalam mengharamkan rokok dikarenakan para ulama NU banyak yang merokok. Ya memang benar adanya sih, bahwa banyak ulama NU yang merokok. Bahkan bagi seorang nahdliyin, kapabilitas untuk merokok adalah bagian dari keabsahan sebagai seorang nahdliyin. Terlepas dia kader maupun bukan.

Namun benarkah pertimbangan hukum NU tentang rokok hanya sebatas karena umat dan ulamanya juga perokok? Mari kita telusuri sejarahnya bersama.

Ketika Risalah Menghampiri

Revolusi peradaban oleh Islam dimulai ketika seorang Quraisy menerima wahyu dari Tuhan. Dialah yang kemudian selalu dipanggil oleh umatnya berurutan sesudah menyebut nama Tuhan setidaknya lima kali dalam sehari. Sayyidinaa Muhammad SAW.

Ketika pertama bertemu dengan Pembawa Pesan Agung, Malaikat Jibril ‘AS, Sayyidinaa Muhammad SAW terpaku. Tak dinyana, risalah pertama dari langit adalah kalimat perintah, Iqra`!, yang bermakna perintah untuk membaca, Bacalah! Sayyidinaa Muhammad SAW pun bertanya balik dengan balasan kalimat tanya, maa aqra`?, yang berarti: Apa yang harus saya baca?

Lantunan kalimat suci pun berlanjut: Iqra` bismirabbikalladzii khalaq, khalaqal insaana min ‘alaq; bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta, mencipta manusia dengan sesuatu yang bergantung di dinding rahim; dan seterusnya hingga ayat kelima.

Para penafsir menjelaskan kisah ini dengan sangat indah, sebagai cerminan amanah peradaban seorang muslim. Prof. Quraish Shihab, seorang penafsir nusantara menjelaskan bahwa pertanyaan dari Sayyidinaa Muhammad SAW merupakan kewajaran, sebab: (1) perintah membaca dari Malaikat Jibril ‘AS yang tidak lazim menurut tata bahasa Arab karena perintah tanpa objek, dan (2) Sayyidinaa Muhammad SAW yang buta huruf tak bisa membaca dan menulis aksara apapun.

Adanya perintah tanpa objek spesifik justru membawa pesan agung sebagai dasar risalah yang dibawa Islam: bacalah segala sesuatu yang terhampar di hadapanmu, tulisan maupun peristiwa, bacaan suci keagamaan maupun selainnya, selama konteksnya adalah sembari mengingat Tuhan yang menciptamu, bismirabbikalladzi khalaq.

Tafsir ayat berikutnya menjadi semakin indah, ketika Tuhan berfirman, khalaqal insaana min ‘alaq, mencipta manusia dengan sesuatu yang bergantung di dinding rahim, bahwa manusia berasal dari sesuatu yang bergantung pada sesuatu dan ia sampai kapanpun tak dapat berdiri sendiri tanpa manusia lain. Sungguh, mayat tak dapat menguburkan dirinya sendiri! Maka, kebutuhan spiritualitas berketuhanan adalah keniscayaan, namun ketergantungan kepada sesama manusia adalah realitas kehidupan.

Selanjutnya, perintah yang mula-mula turun ini perlu dikaitkan pula dengan menjelaskan sebuah firman Tuhan yang lain tentang awal penciptaan manusia. Malaikat yang bertanya mengapa Tuhan berencana mencipta makhluk yang menumpahkan darah, justru Tuhan menjadi pembela manusia dengan berfirman, wa ‘allama aadamal-asmaa-a kullaha, dan (Dia) mengajarkan kepada Adam nama benda semuanya. Tafsirnya, manusia berpotensi menumpahkan darah, namun manusia pula mampu mengembangkan alam di sekelilingnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Maka inilah fitrah bagi seorang muslim yang sesungguhnya: berwawasan luas dan mendalam, baik spiritualitas berketuhanan maupun ilmu pengetahun dan teknologi modern, demi memenuhi kemaslahatan sesama manusia. Bahasa Tuhan menyebut, wa maa arsanalka illaa rahmatan lil-‘aalamin, dan Kami tidak mengutusmu (Sayyidinaa Muhammad SAW) kecuali menjadi rahmat, kasih, dan sayang, bagi semesta alam.

Islam di Negeri Seribu Pulau

Islam terus berkembang hingga kemudian mencapai Indonesia tercinta, yang pada masa lalu dikenal sebagai Nusantara. Peranan Dewan Wali Sembilan tak bisa dipungkiri menjadi faktor penting bagi cepatnya Islam berkembang di Nusantara. Salah satu prinsip yurisprudensi Islam yang digunakan oleh Dewan Wali Sembilan adalah muhafazhatu ‘ala qadiimish-shaalih, wal-akhdzu ‘ala jadiidil-ash-lah; memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Tradisi lama sebelum masuknya Islam dimodifikasi, dibersihkan dari hal-hal yang melanggar ketentuan dasar Islam, dikonversi menjadi tradisi baru yang lebih baik sebagai alat memperkenalkan Islam.

Peran Ulama sebagai penerus Dewan Wali Sembilan mulai mengglobal ketika suku-suku di jazirah Arab takluk di bawah penguasa tunggal Dinasti as-Saud dan memegang akses menuju dua kota suci, Makkah al-Mukarramah (Makkah yang Penuh Kemuliaan) dan Madinah al-Munawwarah (Madinah yang Penuh Cahaya), di mana Saudi berencana menyeragamkan praktek ibadah di kedua kota tersebut, terbentuklah Komite Hijaz untuk berunding dengan otoritas Saudi agar urung mewujudkan penyeregaman tersebut. Inilah embrio terbentuknya organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yakni Nahdlatul-‘Ulama` (NU) atau Kebangkitan Ulama.

Penghargaan NU kepada Dewan Wali Sembilan tercermin dalam lambang NU yang antaranya memiliki sembilan bintang, representasi keberadaan Dewan Wali Sembilan. Lima bintang di atas adalah simbol Sayyidinaa Muhammad SAW dan empat sahabat utama beliau, yakni Sayyidinaa Abu Bakar, Sayyidinaa ‘Umar, Sayyidinaa ‘Utsman, dan Sayyidinaa ‘Ali, sementara empat bintang di bawah adalah gambaran empat ulama besar dalam yurisprudensi Islam, yakni Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali.

NU, Kebangsaan, dan Kenegaraan

Salah satu peran nyata NU bersama umat Islam kepada Indonesia adalah penerimaan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ketika perwakilan tokoh dari Indonesia bagian timur menolak tujuh kata dalam Piagam Jakarta, Islam yang salah satunya diwakili oleh NU, kemudian memilih mengalah. Tujuannya adalah demi terbentuknya negara. Imam Ghazali menulis dalam Ihya ‘Ulumiddin (Menghidupkan Keberagamaan):

al-mulku wad-diin taw-amaani, kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar;

fad-diiny ashluw-was-sulthaanu haarisun, agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya;

wa maa laa ashlalahu famahduumun, sesuatu tanpa landasan pasti tumbang;

wa maa laa haarisalahu fadlaa-i-‘un, sedangkan sesuatu yang tak punya pengawal akan tersia-siakan.

Para tokoh Islam dan NU pada 1945 sadar, bahwa negara dan agama adalah saudara kembar yang saling membutuhkan. Maka pilihan terbaik adalah memenuhi permintaan tokoh Indonesia bagian Timur, demi terbentuknya sebuah negara kebangsaan, Indonesia berdasarkan Pancasila.

Sesudah dinamika yang sangat pelik hubungan NU dengan berbagai kelompok politik pada periode 1945 sampai dengan munculnya Orde Baru, hubungan Pancasila dengan Islam diteguhkan kemudian oleh NU melalui Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo. Meskipun secara politik didorong oleh pemerintah agar menerima Pancasila sebagai azas tunggal, momen ini menjadi kesempatan bagi NU untuk menguatkan Pancasila sebagai jalan tengah demi bersatunya kebangsaan Indonesia. Keputusan Munas tersebut berbunyi:

  1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

  2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

  3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya ummat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.

  4. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Sederhananya, NU menjalankan Islam sebagai ajaran agamanya dalam berbagai lini kehidupan. Khusus untuk lini kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, bagi NU, ajaran Islam tercermin dalam Pancasila.

Pada periode 1980-1990 tersebut pula tercetuslah empat prinsip utama bagi warga NU dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi: (1) tawasuth atau pertengahan, (2) tawazun atau keseimbangan, (3) tasamuh atau toleransi, dan (4) i’tidal atau keadilan. Empat sikap ini bukan karangan NU, tetapi diambil dari berbagai sumber hukum Islam.

Sikap pertengahan atau tawasuth, misalnya, diambil dari firman Tuhan, wa kadzaalika ja’alnaakum ummataw-wasathaa, dan demikian Kami menjadikan kamu umat pertengahan. Kata wasit dalam bahasa Indonesia, diserap dari kata yang sama, tawasuth. Sebagai ilustrasi tentang makna sikap pertengahan, misalnya: (1) pemberani adalah pertengahan antara penakut dan nekat, (2) dermawan adalah pertengahan antara kikir dan boros.

Menjelaskan Beberapa Sikap NU: Refleksi atas Konsistensi

Beberapa peristiwa mutakhir menunjukkan konsistensi NU sebagai representasi Islam yang fleksibel namun tak meninggalkan nilai dasar spiritualitas keagamaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Hukum Haram Rokok

NU memilih diam terhadap hukum rokok, atau maksimal menghukuminya sebagai makruh (tidak disukai), karena kehati-hatian. Konsekuensi hukum haram adalah serangkaian yang menuju kepadanya dan bersumber darinya juga harus dimaknai haram. Hukum haram rokok bermakna seluruh rantai suplai rokok, sejak dari petani tembakau, karyawan produksi rokok hingga penjualnya, cukai dan pajak rokok, serta semua uang yang berkaitan dengannya berhukum haram. Betapa mengerikannya negeri ini dipenuhi dengan keharaman yang bertubi. Bahkan saat ini, jika rokok dihukumi sebagai haram, maka sebagian pembiayaan jaminan kesehatan nasional dalam waktu dekat akan menjadi haram karena bersumber dari cukai dan pajak rokok.

Maka bagi NU, keharaman rokok belum mutlak, selama belum ditemukan solusi komprehensif dalam mengalihkan industri rokok yang berukuran massif kepada lapangan pekerjaan lain yang sepadan. Inilah sikap tawasuth, (pertengahan yang tidak ekstrim), memperhatikan semua aspek (tawazun atau keseimbangan informasi), dan penuh keadilan bagi semua pihak.

  1. Keterlibatan NU pada Pembelaan terhadap Penghayat Kepercayaan, Keturunan PKI, Ahmadiyah, dan Syiah

Salah satu lembaga di NU, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM NU (LAKPESDAM-PBNU) terlibat aktif di dalam pembelaan hukum maupun rekonsiliasi sosial terhadap masyarakat di berbagai daerah.

Kasus kolom agama bagi penghayat kepercayaan didasari pada hak dasar para penghayat yang dipaksa masuk ke salah satu dari enam agama agar dapat menikah atau lulus ujian sekolah.

Kasus bekas tahanan politik PKI dan keluarganya terjadi di Gunungkidul, ketika mereka termarginalkan secara sosial, tak dianggap sebagai manusia sepadan, sehingga terbelenggu oleh kemiskinan, bahkan oleh aparatur pemerintah setingkat dusun sekalipun, karena tidak mendapatkan jatah beras miskin.

Kasus kekerasan dan pengusiran pemeluk Ahmadiyah dan Syiah jelas menghilangkan hak bertempat tinggal dan hak hidup mereka, padahal di tempat itulah mereka berada sejak lahir dan tumbuh dewasa.

NU bukan hadir untuk membenarkan ajaran penghayat kepercayaan, bukan pula membangkitkan kembali PKI, apalagi menumbuhakn ajaran Ahmadiyah ataupun Syiah. Bagi NU perbedaan keyakinan setiap insan adalah keniscayaan yang dijamin oleh negara dan NU turut memperjuangkan mereka yang termarginalkan untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia. Inilah prinsip i’tidal atau keadilan untuk semua yang dijunjung oleh NU.

  1. Kasus Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama

Ketika sidang berlangsung, ada dua tokoh NU yang berseberangan. KH Ma’ruf Amin sebagai saksi ahli yang diajukan oleh jaksa dan Kiai Ahmad Ishomuddin sebagai saksi ahli dari pihak terdakwa. Kedua ulama tersebut mumpuni di bidang yurisprudensi Islam, sama-sama berada di Lembaga Tinggi (Syuriyah) Pengurus Besar NU, hanya berbeda senioritas. Uniknya, keduanya tidak saling mengusir dari PBNU, tidak pula kemudian bermusuhan, meskipun berlawanan pihak di persidangan. Peristiwa ini menggambarkan empat bintang dalam lambang NU yang mewakili empat Imam besar dalam yurisprudensi Islam yang diterima keberagaman pendapatnya dalam NU: beragam pendapat itu biasa dan sangat lazim, namun kerukunan adalah kunci.

 Islam ala Indonesia untuk Dunia

Terdapat kata kunci yang menyelimuti sekelumit sejarah NU sebagai organisasi Islam asli Indonesia: musyawarah dan konsensus. Dua password ini sesungguhnya merupakan sifat universal yang telah dipraktekkan sejak lama di berbagai peradaban, termasuk peradaban Nusantara pra-Islam dan maupun oleh Islam sendiri, walaupun prakteknya di dalam umat Islam masa kini belum ideal sama sekali. Timur Tengah misalnya, meskipun memiliki keragaman yang sangat sedikit dalam hal budaya, suku, bahasa, dan agama, wilayah tersebut tak pernah lepas dari konflik yang menumpahkan darah. Negeri tempat lahir dan tumbuhnya Islam hingga mencapai puncak kejayaannya, masyarakatnya tak pernah mencapai konsensus dan beralih ke senjata sebagai solusi. Sampai detik ini.

Oleh karenanya, sejak 2015 NU mengusung Islam Nusantara sebagai tagline-nya. Bukan mengusung ibadah baru, bukan pula syariat anyar, tapi memperkenalkan praktek Islam yang bermartabat, menjunjung tinggi musyawarah dan konsensus, tanpa meninggalkan pondasi dasar Islam, demi meraih kemaslahatan seluruh manusia, yang selama ini sedang dan terus diperjuangkan di Kepulauan Nusantara, Indonesia kita tercinta. Islam yang mampu menghimpun keberagaman.

Sebuah kaidah yurisprudensi Islam menyatakan, maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu; sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, tidak ditinggalkan seluruhnya. Jika dimaknai dalam konteks salat, kaidah ini mendorong kita untuk tetap salat meskipun dalam keadaan sakit, karena sembari duduk, berbaring, bahkan hanya isyarat pun, salat bisa dikerjakan.

Sebagai generasi milenial yang sedang berproses menerima estafet kepemimpinan bangsa, kaidah tersebut memberikan peluang bagi kita untuk terus berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Indonesia sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk memperkenalkan Islam Nusantara ke penjuru dunia. Negara dan PBNU bertugas menyampaikannya kepada khalayak internasional.

Sementara kita, setiap individu bersama-sama dengan kelompok masyarakat, berperan dalam membumikannya menjadi praktek-praktek di dunia nyata, sesuai dengan jangkauan ruang dan waktu yang kita miliki, sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Semoga Tuhan memudahkan ikhtiar kita bersama menuju Indonesia yang bermaslahat. Aamiin.

Rektor UGM: Ketakwaan dan Pendidikan untuk Kesejahteraan NKRI

“Korea yang kemerdekaannya hanya selisih beberapa hari dengan Indonesia, yang kemiskinannya saat itu hampir sama dengan Indonesia, yang kekayaan alamnya lebih sedikit dari Indonesia, saat ini lebih maju daripada Indonesia. Begitu pula dengan Singapura atau Finlandia atau Jepang. Mengapa demikian? Karena Korea, selain memiliki semangat luar biasa, juga mempunyai sistem pendidikan yang bagus dan etos kerja yang tinggi.”

Demikian sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Panut Mulyono, M. Eng., D. Eng. dalam acara Buka Bersama Forum Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) UGM yang diselenggarakan hari ini, 26 Mei 2018, di Masjid al-Ihsan Fakultas Kehutanan UGM.

IMG_9346

IMG20180526165612

Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar NU yang juga Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M. Sc., dosen, dan mahasiswa UGM, termasuk dari organisasi mahasiswa NU UGM tingkat D3 dan S1 (Keluarga Mahasiswa NU UGM atau KMNU UGM) serta tingkat S2 dan S3 (Forum Silaturahmi Mahasiswa Pasca NU UGM).

Selanjutnya Prof. Panut juga mengajak agar mahasiswa NU UGM terus menempuh pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan masing-masing sekaligus memiliki determinasi, seperti konsep “PBNU” (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945). “PBNU” sendiri, menurut Prof. Panut, merupakan modal terbesar bagi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat dan warga negara tinggal menjalankannya.

“Kekayaan alam bukan segalanya, tetapi pendidikanlah yang memajukan sebuah bangsa. Pendidikan sungguh bisa mengubah dunia. Ajak adik, saudara, dan teman dari pesantren untuk mendaftar ke UGM. Kita sepakat bahwa “PBNU” sudah final, walaupun masih belum sempurna pelaksanaannya. Maka menjadi tugas kalian semua di masa mendatang untuk menjalankan negara Indonesia dengan benar, agar lebih maju dan sejahtera”, kata Prof. Panut.

IMG_0020

IMG_0002

Sementara berkaitan dengan hikmah puasa, Rektor UGM mengingatkan kembali bahwa ketakwaan yang dituju dapat menyempurnakan ilmu dan pendidikan, karena ketakwaan dapat mencegah dari berbagai perbuatan tidak baik.

“Sayangnya, kita semua, kadang menilai takwa hanya sekedar dengan timbangan. Merasa berbuat baik cukup banyak, kemudian berani berbuat kurang baik dengan alasan masih berat perbuatan baiknya. Ini evaluasi kita bersama tentang kualitas ketakwaan kita.”

Sebagai penutup sambutannya, Rektor UGM yang merupakan Guru Besar Fakultas Teknik UGM juga menekankan optimismenya terhadap masa depan Indonesia.

Prof. Panut berpesan, “Saya yakin seyakin-yakinnya, masa depan Indonesia itu sangat cerah. Saya menyaksikan kebaikan, cita-cita, dan rasa persatuan yang tinggi di mata para mahasiswa. Tinggal bagaimana sikap ini menjadi dominan”.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama, buka puasa, dan salat Maghrib berjamaah.

IMG20180526180759

IMG_9426