Membela NU Bukanlah Ashabiyah

Ada yang menganggap pembelaan para nahdliyin kepada NU dan ulamanya selalu berlebihan, sehingga bukan tidak mungkin suatu saat akan mencapai maqam ashabiyah (fanatik pada kelompok). Tentu saja tuduhan ini ngawur, tak berdasar, sembrono, dan utamanya disebabkan karena pemahaman yang tidak utuh kepada NU. Ada beberapa alasan yang mendasari hipotesis ini.

Pertama, NU tidak mungkin ashabiyah karena NU memahami serta menghargai keragaman cara ibadah dan kesepakatan dalam perbedaan di ranah fikih. Sikap ini diteguhkan sejak sebelum berdirinya NU, melalui pembentukan Komite Hijaz, hingga munculnya empat buah bintang di bagian bawah logo NU, di antara total sembilan bintang.

Satu bintang terbesar di puncak logo NU melambangkan Kanjeng Nabi SAW, sementara dua di kiri dan kananya adalah cerminan empat khulafaur-rasyidin: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina ‘Utsman, dan Sayyidina ‘Ali – radliyallaahu-‘anhum.

Empat bintang di bagian bawah logo NU adalah simbol penghargaan pada perbedaan fikih, yakni jumlah Imam Madzhab yang empat: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali – radliyallaahu-‘anhum.

Jumlah total bintangnya ada sembilan, sama dengan jumlah anggota Dewan Wali Sembilan, penyebar Islam di Nusantara.

[the_ad id=”700″]

Kedua, berdasarkan prinsip tersebut, NU secara struktur maupun kultur tidak pernah sekalipun memulai gesekan dengan kelompok manapun, meskipun berbeda pandangan keagamaan dalam ibadah, bahkan akidah sekalipun.

Akidah ahlus-sunnah wal jamaah yang diyakini NU itu sangat ketat dan kaku, ya namanya saja akidah. Dan secara teoritik, (sekali lagi, secara teoritik), kitab-kitab yang dirujuk NU menyalahkan akidah teman-teman Salafi, Syiah, Ahmadiyah, MTA, hingga HTI.

Keketatan dan kekakuan akidah ini dilengkapi oleh ulama NU dengan nilai-nilai tasawuf (kesufian) yang tak kalah mulia: akidah itu letaknya di dalam hati, sementara diri kita hanya bisa menilai dari apa yang nampak secara lahiriah. Maka tak pernah ada perintah kiai NU untuk menyelisihi golongan lain, sekalipun berbeda akidahnya.

Sampai di sini, sangat mungkin muncul banyak pertanyaan di benak pembaca: bagaimana dengan gesekan di lapangan dengan MTA, Salafi, dan HTI, termasuk menghentikan pengajian kelompok yang bersebarangan dengan NU????

Jawaban saya mudah, siapa yang tidak bereaksi ketika amalan NU dibid’ahkan, disesatkan, dan dinerakakan secara terus menerus dg alasan menegakkan akidah? Lihatlah kronologinya secara makro:

(1) kelompok Islam selain NU dan Muhammadiyah mulai mendakwahkan ajarannya secara massif-terstruktur pasca reformasi;

(2) tidak ada penolakan dari struktur maupun kultural nahdliyin, karena bagi NU: (a) sama-sama mengajarkan Islam harus didukung; (b) meskipun akidahnya berselisih paham, tp NU merasa tidak berhak menghakimi mereka; (c) ini adalah konsistensi NU dalam menghargai perbedaan/khilafiyah dalam beragama; dan (d) selama tidak melanggar peraturan perundangan, bagi NU tidak menjadi masalah;

(3) ternyata posisi NU tersebut (nomor 2, huruf a-d) tidak dipahami, justru digunakan sebagai bahan melawan NU: diam karena tidak memiliki landasan kegamaan;

(4) mulai massif kajian, buku, dan tulisan yang membid’ahkan, mensesatkan, dan menghakimi amaliah NU sebagai jalur ke neraka, termasuk pembelaan NU pada NKRI yang dinilai tidak Islami;

(5) di berbagai daerah yg NU-nya secara struktural belum begitu kuat atau agak jauh jaraknya dengan pesantren berbasis NU, gugatan dalil ini agak berhasil: yang muda menghakimi yang sepuh atau yang sepuh memarahi santri muda yang mengamalkan amaliah NU dan tercerai berainya kerukunan karena semua acara budaya yang telah diislamkan dianggap sesat (kasus ini banyak terjadi, terutama gesekan antara massa NU dengan MTA);

(6) ketika NU mulai sadar, dilangsungkanlah counter narasi melalui berbagai makalah, buku, kajian, dan debat, termasuk munculnya penulis-penulis NU di media sosial;

(7) sayangnya, kounter narasi ini belum bisa efektif memahamkan teman-teman selain NU untuk menghentikan serangannya, sehingga terjadi gesekan di berbagai daerah (perlu diketahui, kejadian ini pun disesalkan oleh banyak tokoh dan ulama NU, struktural maupun kultural);

(8) atau terjadi pengalihan isu: narasi perlawanan yang ditulis oleh ulama NU dengan menggunakan bahan lengkap dari kitab-kitab keagamaan yang shahih, justru dihakimi sebagai liberal bahkan kafir, hanya karena nama penulisnya – tanpa membaca isinya;

(9) munculnya Syaikh Abdul Shomad dengan kemampuan fikihnya membela amalan NU dan konsep “mengaji kepada semua”-nya Ustadz Adi Hidayat di beberapa tahun terakhir cukup mengurangi serangan kepada NU, walaupun kemudian masih diserang soal keteguhan NU tentang NKRI.

Kronologi ini masih bisa dilengkapi dengan segudang fakta tentang rusaknya harmoni persaudaraan sebagai karena agresifnya pembid’ahan-pensesatan NU dari orang di luar NU yang dihadapi NU dengan gradual: awalnya kalem karena prasangka baik, baru kemudian melawan dengan agak keras melalui pengerahan massa.

Ketiga, visi inklusi NU melalui prinsip tri-ukhuwah yang dicetuskan Rais ‘Aam KH Achmad Siddiq – Allahu yarham, yakni Islamiyah, Wathaniyah (kebangsaan), dan Bashariyah (kemanusiaan), yang diterapkan dengan sungguh-sungguh di lapangan.

Di tataran teknis, NU melalui lembaganya (salah satunya, LAKPESDAM-PBNU) maupun para nahdliyin yang memahami visi inklusi tersebut dan berada di berbagai organisasi masyarakat sipil, menerapkannya dengan serius. Orang-orang NU ini, melakukan pendampingan serta pembelaan hak-hak dasar pada korban kekerasan fisik, sosial, maupun birokratik, seperti kelompok Ahmadiyah, Syiah, keturunan PKI, atau kelompok aliran-kepercayaan.

Apakah pembelaan teman-teman NU di lapangan terhadap korban kekerasan yang nyata itu dimaknai sebagai membenarkan ajaran Ahmadiyah dan Syiah? Atau diartikan sebagai membangkitkan kembali komunisme? Atau disamakan dengan menghalalkan aliran kepercayaan tanpa menegakkan dakwah Islam?

Tak ada sedikitpun di hati dan akal para aktivis di lapangan itu untuk membenarkan kesesatan yang nyata tersebut. Bagi teman-teman nahdliyin tulen ini, penghakiman pada akidah orang lain tidak sama dan sebangun dengan halalnya kekerasan fisik, sosial, dan birokratik dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia atau sebagai seorang manusia biasa.

Gus Mus pernah ngendika, bahwa realitas mereka (kelompok yang teraniaya dalam skala apapun) sebagai seorang manusia adalah alasan yang cukup untuk memuliakan mereka. Sementara Buya KH Husein Muhammad juga pernah ngendika bahwa perlakukan orang lain dengan perlakuan yang ingin engkau dapatkan dari orang lain kepadamu.

Pembaca yang budiman, semoga tiga penjelasan ini dapat menjernihkan suasana penghakiman yang sedang menimpa NU akhir-akhir ini, apakah NU sedang menuju ashabiyah? Saya kira tulisan ini menjawabnya dengan sendiri: mustahil!!!

Blunyah Gede, 7 Maret 2018.
Ahmad Rahma Wardhana.

Tulisan ini telah menjadi status dalam Facebook: tautan.

Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam

Sepanjang tanggal 4 Juni 2018, ada beberapa peristiwa penting yang mendorong saya untuk menulis ceramah ini. Temanya tentang pemberantasan korupsi.

Peristiwa pertama adalah tentang penyerahan hadiah yang diterima pejabat pemerintahan atau negara kepada KPK. Pemberian kepada pejabat pemerintahan atau negara disebut sebagai gratifikasi yang sangat berpotensi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pejabat tersebut. KPK saat ini memiliki buku petunjuk bagi para pejabat untuk memilih dan memilah mana yang gratifikasi murni (tanpa pamrih) mana yang gratifikasi sebagai suap. Namun, sebagian pejabat yang ingin menjunjung tinggi kejujuran, biasanya langsung dilaporkan kepada KPK untuk diselidiki.

Jika gratifikasi merupakan hadiah yang tidak berkaitan dengan kedudukan pejabat tersebut, maka akan dikembalikan kepada pejabat. Sebaliknya, jika cenderung bertujuan untuk mempengaruhi pejabat, maka hadiah tersebut akan menjadi milik negara. KPK sudah memiliki metode yang teruji untuk menyelidiki hal ini.

KPK menggelar jumpa pers tentang beberapa pejabat yang melaporkan gratifikasi, di antaranya berupa keris, jam tangan, dan berbagai perhiasan dengan batu mulia. Ketika ditaksir, di antara barang-barang tersebut ada yang harganya dalam rupiah mencapai 7,5 miliar, 10 miliar, 11,2 miliar, 20 miliar, dan 28 miliar rupiah. Mengapa hal ini dilaporkan oleh pejabat? Jelas karena nilainya yang ngungkuli akal jika dianggap sebagai hadiah.

Peristiwa kedua adalah ditangkapnya Bupati bersama Kepala Unit Layanan Pengadaan, ajudan Bupati, dan pihak swasta. Diduga kuat, Bupati tersebut menerima suap agar pihak swasta dapat menggarap sebuah proyek tertentu. Kejahatan model ini yang sayangnya, sering terjadi di negara kita.

Praktek korupsi lain yang sering terkuak, misalnya adalah adanya nyang-nyangan alias tawar menawar komisi antara DPRD hingga DPR kepada dinas terkait hingga menteri, dan kemudian keterlibatan swasta sebagai calon penggarap proyek. Contoh praktek berdosa tersebut:

  1. DPRD menyandera Dinas atau Kepala Daerah (atau DPR menyandera menteri tertentu), bahwa kalau tidak dapat komisi tidak akan diloloskan anggarannya. Atau tidak diloloskan jika tidak ada komitmen bahwa saat pelaksanaan proyek, pihak swasta tertentu yang akan menggarapnya. Tentu saja pihak swasta ini pasti punya hubungan mesra dengan DPRD atau DPR.
  2. Kepala Daerah menekan swasta, bahwa kalau tidak diberi komisi, pihak swasta yang paling berpotensi menggarap proyek tidak akan menang dalam seleksi. Atau sebaliknya swasta sengaja menyuap kepada pejabatnya, meskipun tidak meminta, seperti kasus guru besar salah satu perguruan tinggi terkemuka yang menjadi pejabat. Menyatakan tidak pernah meminta, tapi karena pihak swasta terus menerus menekan, akhirnya menerima juga.

Praktek-praktek korupsi oleh pejabat pemerintahan atau negara seperti ini sungguh berpotensi menimbulkan kerusakan secara besar-besaran di muka bumi, terutama bagi masyarakat yang dipimpin oleh para pejabat tersebut. Jika proyek tersebut idealnya adalah dibangun dengan dana 100% oleh pengusaha swasta, sementara dalam prosesnya pengusaha swasta harus mengeluarkan dana untuk pejabat-pejabat terkait (padahal mengesahkan proyek tersebut adalah amanah yang wajib dilakukan oleh pejabat, termasuk dari kewajiban yang harus dilakukan atas gaji yang ia peroleh), maka tinggal berapa persen dana yang digunakan untuk membangun?

Jika proyek tersebut adalah proyek fisik seperti gedung, jembatan, jalan, bendungan, di mana 100% adalah nilai ideal, dengan usia bangunan sekian tahun atau mampu menampung sekian orang, kemudian dipotong sekian puluh persen, sudah sewajarnya jika bangunan tidak 100% sempurna, rentan rusak sebelum waktunya, merugikan masyarakat, bahkan sangat berbahaya jika berkaitan dengan kehidupan kelompok masyarakat. Kerusakan yang tidak bisa diremehkan begitu saja.

Hadirin rahimakumullaah, sementara peristiwa ketiga adalah adanya surat dari KPK kepada Presiden dan DPR tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang rencananya disahkan di bulan Agustus nanti. Isi surat tersebut kemudian digaungkan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga independen seperti ICW (Indonesian Corruption Watch) agar kita mendesak melalui berbagai cara agar RUU-KUHP ditinjau ulang.

Mengapa KPK dan lembaga-lembaga pegiat anti-korupsi perlu bersuara? Karena ada dugaan kuat, RUU-KUHP ini dapat melemahkan pemberantasan korupsi oleh KPK. Beberapa hal yang dikhawatirkan setidaknya ada tiga:

  1. ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RUU-KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
  2. koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena RUU-KUHP tidak mengatur hal ini,
  3. pelaku korupsi memiliki pilihan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

Hadirin rahimakumullaah, tiga peristiwa tersebut mendorong saya untuk membuka buku berjudul Jihad Nahdlatul ‘Ulama Melawan Korupsi dan menceritakan kembali di forum ini tentang bagaimana Islam memandang tindak pidana korupsi.

Salah satu hal pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara adalah adanya potensi terjadi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Beberapa gambaran simpelnya telah saya sampaikan di atas tadi, bagaimana wewenang disalahgunakan untuk meminta suap, atau konflik kepentingan dengan memaksa perusahaan tertentu sebagai penggarap proyek pemerintah.

Seorang ilmuwan besar Islam di bidang sejarah, ilmu kemasyarakatan (sosiologi), ekonomi, dan kependudukan, Ibnu Khaldun, mengatakan,

 photo antikorupsi-1_zpskfbc1hsw.png

Di Indonesia, hal ini belum dapat dilakukan sepenuhnya, baik pemisahan antara jabatan pemerintahan dengan pengusaha maupun jabatan pemerintahan dengan jabatan partai politik. Padahal, karena jabatan itulah yang menyebabkan seseorang dapat tergoda untuk mementingkan usahanya, kawannya, atau kelompoknya, daripada kepentingan yang lebih luas.

Ada seorang menteri yang melepaskan semua sahamnya di sebuah perusahaan besar, meskipun dulu dirinya sendirilah yang banting tulang memulai dan mengembangkannya. Ini pilihan dari sang menteri untuk mencegah munculnya konflik kepentingan. Sementara di sisi lain, kita memiliki pejabat lain yang memilih merangkap jabatannya di luar pemerintahan. Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump dengan perusahaannya yang sangat kaya diperintahkan oleh Undang-Undang untuk menyerahkan seluruh pengelolaan perusahaannya kepada blind trust, pihak independen, di mana Presiden Trump sudah tidak bisa cawe-cawe sedikitpun terhadap uang dan aset perusahaannya.

Hadirin rahimakumullaah, ketika Sayyidinaa Mu’adz bin Jabal bersama Sayyidinaa Abu Musa al-Asy’ari RA dilepas oleh Rasuulullaah SAW menuju Yaman untuk menjadi penanggung jawab wilayah sekaligus guru (sekitar tahun 10 Hijrah), beberapa saat kemudian Kanjeng Nabi SAW ternyata menyuruh seseorang menyusul Sayyidinaa Mu’adz agar kembali untuk menghadap Nabi SAW. Terjadilah dialog sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

 photo antikorupsi-2_zpsu3bbwadv.png

Atas hadits ini kita dapat menyaksikan, Nabi SAW sejak dini sudah sangat antisipatif dalam menanggulangi masalah konflik kepentingan antara petugas dan pendakwah agama. Sebagai seorang petugas tidak dibenarkan menerima pemberian apapun selain yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an. Dalam hal ini adalah seorang pengambil zakat, ia mendapat bagian dari harta zakat, setelah fakir dan miskin diberi terlebih dahulu. Dan yang paling mencengangkan adalah waktu penyampaian dari Rasuulullaah SAW, yang karena begitu pentingnya perintah ini, Nabi SAW tidak menyampaikannya melalui orang lain atau surat, tidak pula menundanya, tetapi Sayyidinaa Mu’adz dipanggil kembali, meskipun belum lama berangkat.

Sedangkan kalimat tanpa seizinku dari Nabi SAW menggambarkan bahwa pada saat itu pemegang otoritas tertinggi di bidang hukum dan peraturan adalah Nabi SAW. Pada masa kini, hal ini dapat disamakan sebagai larangan mengambil hak keuangan di luar ketentuan perundang-undangan.

Jika PNS sebuah Pemda misalnya, mendapatkan hak keuangan dari gaji dan tunjangan, maka ia melakukan ghulul ketika meminta pungli atau jatah persenan dari proyek atau gratifikasi atau hal lain yang berkaitan dengan jabatannya di luar peraturan.

Tentu saja PNS tersebut masih boleh melakukan jual beli atau wiraswasta lain yang tidak menyalahgunakan wewenang, kewajiban, dan haknya sbg seorang PNS.

Hadirin rahimakumullaah, di dalam khazanah hukum Islam (fikih), ada 9 jenis tindak pidana (jarimah) yang mirip dengan korupsi, yaitu: (1) ghuluul (penggelapan), (2) risywah (gratifikasi atau penyuapan), (3) ghashab (mengambil paksa hak atau harta orang lain), (4) khiyaanat, (5) maksu (pungutan liar), (6) ikhtilaas (pencopetan), (7) intihaab (perampasan), (8) sariqah (pencurian), dan (9) hiraabah (perampokan).

Tiga di antara tindak pidana tersebut, yakni ghuluul (penggelapan), sariqah (pencurian), dan hiraabah (perampokan), disebutkan secara tegas dalam al-Qur`an. Sisanya, dijelaskan oleh Rasuulullaah SAW dalam berbagai hadits.

Hadirin rahimakumullaah, ada empat peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan korupsi di sepanjang kehidupan Rasuulullaah SAW. Pertama, tuduhan ghuluul (penggelapan) kepada Nabi SAW; kedua, kasus budak bernama Mid’am atau Kirkirah; ketiga kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham; dan keempat, kasus hadiah (gratifikasi) bagi petugas pemungut zakat di kampung Bani Sulaim bernama Ibnu al-Lutbiyyah.

Kisah tuduhan penggelapan kepada Nabi SAW terjadi pada saat Perang Uhud, sekitar tahun ke-2 Hijriyah. Ketika itu pasukan kaum muslim menderita kekalahan sangat tragis akibat pasukan panah yang berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasuulullaah SAW sejak semula sudah berpesan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud agar bisa melindungi atau membentengi bala tentara yang di bawah bukit, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri.

Mereka yang turun dari bukit Uhud mencurigai Nabi SAW akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka. Menyaksikan pasukan pemanah turun, Nabi SAW bersabda,

 photo antikorupsi-3_zps9md0zyma.png

Pada saat itulah turun ayat 161 surat ‘Ali Imran,

 photo antikorupsi-4_zpsyqeyzchg.png

Kasus korupsi kedua di masa Nabi SAW menimpa seorang budak bernama Mid’am atau Kirkirah. Saat itu ia sedang diutus oleh Nabi SAW untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Namun di tengah perjalanan justru menemui kematian karena sebuah anak panah tak sengaja menyambar lehernya, sehingga para sahabat Rasuulullaah SAW kaget dan serentak mendoakan Mid’am atau Kirkirah agar mencapai surga. Di luar dugaan, Nabi SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan masuk surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud,

 photo antikorupsi-5_zpswfolxk68.png

 photo antikorupsi-6_zps5vjoohxk.png

Kasus korupsi di zaman Nabi SAW ini mengandung pelajaran betapa beratnya dosa yang harus ditanggung oleh pelaku kasus korupsi, meskipun hanya senilai seutas tali sepatu. Bagaimana jika yang dikorupsi jauh lebih besar dari nilai itu?

Hadirin rahimakumullaah, kasus korupsi ketiga terjadi sebagaimana disampaikan dalam hadits riwayat Abu Dawud,

 photo antikorupsi-7_zpsr7icueri.png

 photo antikorupsi-8_zpsc1crwkbt.png

Perintah Nabi SAW dalam hadits tersebut yang berbunyi shalluu ‘alaa shaahibikum yang bermakna shalatkanlah saudara kalian ini, mempunyai arti bahwa Rasuulullaah SAW tidak mau menyalati jenazah pelaku korupsi. Perintah Beliau SAW kepada para sahabat dilakukan untuk memenuhi kewajiban kolektif (fardlu kifayah) dalam penyelenggaraan jenazah melalui shalat, namun Beliau SAW secara pribadi enggan melakukannya. Imam an-Nawawi menjelaskan maksud kengganan salat Nabi SAW dengan berkata,

 photo antikorupsi-9_zpsqiria1gb.png

Hadirin rahimakumullaah, kasus korupsi berikutnya adalah kasus yang menimpa Abdullaah bin al-Lutbiyyah (atau Ibnu al-Lutbiyyah). Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikisahkan menurut redaksi Imam Muslim sebagai berikut,

 photo antikorupsi-10_zpsx5w3tapt.png

 photo antikorupsi-11_zpseqzpflea.png

 photo antikorupsi-12_zpsyyababuu.png

 photo antikorupsi-13_zpssjfjr5ko.png

 photo antikorupsi-14_zps0ti715fe.png

 photo antikorupsi-15_zpszr6zf5cp.png

Hadirin rahimakumullah, tindakan Nabi SAW yang berkhatbah menjelaskan kasus korupsi salah seorang yang ditunjuk oleh Beliau SAW sendiri harus kita sepadankan sebagai anjuran di masa kini untuk membentuk opini anti-korupsi melalui media massa. Hal ini dilakukan agar menjadi pembelajaran publik sehingga terus menerus turut mendukung pemberantasan korupsi, sekaligus mempermalukan koruptor sebagai bagian dari menumbuhkan sifat jera di dalam diri koruptor tersebut.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri, bahaya dan dampak negatifnya dapat dinilai lebih besar daripada pencurian atau perampokan. Sehingga sebagai hukumannya, dapat dikenai pemecatan, penjara hingga seumur hidup, bahkan bisa berupa pidana mati. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi yang cukup besar efeknya bagi kehidupan kebangsaan dan rakyat banyak, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hirabah, memerangi Allaah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana Allaah SWT firmankan di dalam surat al-Maaidah ayat 33,

 photo antikorupsi-16_zpsytzur1sf.png

Sampai saat ini hukuman tertinggi pelaku korupsi ada di tangan Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi; Adrian Waworontu, pengusaha; dan Brigjen Teddy Hernayadi, mantan Direktur Keuangan TNI AD. Akil Mochtar misalnya, divonis seumur hidup karena melakukan korupsi saat menjabat Ketua Lembaga Tinggi Negara, yakni Mahkamah Konstitusi. Jabatan tersebut menuntut penjagaan harkat dan martabat negara, namun ia cederai dengan tindak pidana korupsi.

Hadirin rahimakumullaah, menjelang akhir Ramadlan, selain meningkatkan ibadah kita kepada Allaah secara langsung dalam ibadah-ibadah yang diajarkan Nabi SAW, mari tidak lupa juga menguatkan ibadah kita dalam bentuk kemashlahatan sesama manusia, dalam konteks pembahasan kita saat ini: mendukung pemberantasan korupsi.

Banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti misalnya, meneguhkan kejujuran pada diri sendiri sehingga mampu menjadi teladan sekaligus pantas memberi nasihat kejujuran bagi anak, cucu, saudara, kerabat, dan handai tolan; mendukung secara online pemberantasan melalui berbagai media sosial dengan berbagi berita positif atau menulis komentar-komentar dengan kata-kata sopan atau menanda-tangani petisi-petisi pemberantasan korupsi; membaca dan mempelajari bahan-bahan pemberantasan korupsi, bisa buku, video, ceramah, biografi; serta cara-cara lain yang positif untuk terus mendukung pemberantasan korupsi.

Semoga Allaah memudahkan ikhtiar kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Aamiin.

Sumber utama penulisan ceramah ini adalah buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, yang diterbitkan oleh kerjasama antara LAKPESDAM-PBNU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama), Jaringan Gusdurian, Kemitraan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Rektor UGM: Ketakwaan dan Pendidikan untuk Kesejahteraan NKRI

“Korea yang kemerdekaannya hanya selisih beberapa hari dengan Indonesia, yang kemiskinannya saat itu hampir sama dengan Indonesia, yang kekayaan alamnya lebih sedikit dari Indonesia, saat ini lebih maju daripada Indonesia. Begitu pula dengan Singapura atau Finlandia atau Jepang. Mengapa demikian? Karena Korea, selain memiliki semangat luar biasa, juga mempunyai sistem pendidikan yang bagus dan etos kerja yang tinggi.”

Demikian sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Panut Mulyono, M. Eng., D. Eng. dalam acara Buka Bersama Forum Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) UGM yang diselenggarakan hari ini, 26 Mei 2018, di Masjid al-Ihsan Fakultas Kehutanan UGM.

IMG_9346

IMG20180526165612

Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar NU yang juga Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M. Sc., dosen, dan mahasiswa UGM, termasuk dari organisasi mahasiswa NU UGM tingkat D3 dan S1 (Keluarga Mahasiswa NU UGM atau KMNU UGM) serta tingkat S2 dan S3 (Forum Silaturahmi Mahasiswa Pasca NU UGM).

Selanjutnya Prof. Panut juga mengajak agar mahasiswa NU UGM terus menempuh pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan masing-masing sekaligus memiliki determinasi, seperti konsep “PBNU” (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945). “PBNU” sendiri, menurut Prof. Panut, merupakan modal terbesar bagi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat dan warga negara tinggal menjalankannya.

“Kekayaan alam bukan segalanya, tetapi pendidikanlah yang memajukan sebuah bangsa. Pendidikan sungguh bisa mengubah dunia. Ajak adik, saudara, dan teman dari pesantren untuk mendaftar ke UGM. Kita sepakat bahwa “PBNU” sudah final, walaupun masih belum sempurna pelaksanaannya. Maka menjadi tugas kalian semua di masa mendatang untuk menjalankan negara Indonesia dengan benar, agar lebih maju dan sejahtera”, kata Prof. Panut.

IMG_0020

IMG_0002

Sementara berkaitan dengan hikmah puasa, Rektor UGM mengingatkan kembali bahwa ketakwaan yang dituju dapat menyempurnakan ilmu dan pendidikan, karena ketakwaan dapat mencegah dari berbagai perbuatan tidak baik.

“Sayangnya, kita semua, kadang menilai takwa hanya sekedar dengan timbangan. Merasa berbuat baik cukup banyak, kemudian berani berbuat kurang baik dengan alasan masih berat perbuatan baiknya. Ini evaluasi kita bersama tentang kualitas ketakwaan kita.”

Sebagai penutup sambutannya, Rektor UGM yang merupakan Guru Besar Fakultas Teknik UGM juga menekankan optimismenya terhadap masa depan Indonesia.

Prof. Panut berpesan, “Saya yakin seyakin-yakinnya, masa depan Indonesia itu sangat cerah. Saya menyaksikan kebaikan, cita-cita, dan rasa persatuan yang tinggi di mata para mahasiswa. Tinggal bagaimana sikap ini menjadi dominan”.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama, buka puasa, dan salat Maghrib berjamaah.

IMG20180526180759

IMG_9426