Implementasi Energi Terbarukan Berbasis Komunitas

Teksnya dapat diunduh pada tautan berikut ini: TEKS

Kerusakan Lingkungan dalam Pandangan Islam

Kondisi perekonomian sebagai cerminan kondisi kesejahteraan fisik umat manusia, dalam dua abad terakhir mengalami peningkatan luar biasa. Namun demikian, kemajuan tersebut harus dibayar sangat mahal. Kualitas lingkungan hidup terdegradasi luar biasa parah. Sekitar separo hutan di muka bumi telah hilang, reduksi keanekaragaman parah terjadi di banyak tempat, air tanah terus terkuras dan terkontaminasi, polusi udara meningkat di sangat banyak tempat dan berbagai bencana serta potensi bencana lanjutan terkait perubahan iklim global terus bermunculan. Sementara itu sekitar seperlima penduduk dunia saat ini masih tetap hidup miskin. Kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, termasuk lapisan miskinnya dan sekian banyak penduduk lagi yang akan lahir, menuntut berbagai kemajuan di bidang ekonomi. Jika pola pertumbuhan yang dianut saat ini terus berlanjut, maka tekanan destruktif pada daya dukung lingkungan dan ketersediaan berbagai sumber daya alam akan meningkat. Indonesia juga menghadapi masalah serupa [1].

Kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia, termasuk untuk kegiatan perekonomian, digambarkan dalam al Qur`an sebagai rusaknya keseimbangan. Shihab dalam menafsirkan al Qur`an surat ar-Ruum (30) ayat 41 menyatakan bahwa makna fasaad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan atau lawan dari ash-shalaah yang berarti manfaat atau berguna. Sehingga ayat tersebut menggambarkan terjadinya kerusakan, ketidakseimbangan, serta kekurangan manfaat di daratan dan di lautan, yang mengarah pada kacaunya keseimbangan lingkungan. Fasaad tersebut dilakukan oleh manusia dan akan mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan yang terjadi pada lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya kepada manusia, karena Allaah SWT menciptakan semua makhluk saling kait-berkait. Timbulnya gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan alam pasti berdampak pada seluruh bagian alam (termasuk manusia) baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu [2].

Perusakan lingkungan akibat kegiatan perekonomian juga dikecam dan diharamkan oleh Islam menurut penilaian Muktamar Nahdlatul ‘Ulama (NU) ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, pada 4 Desember 1994. Muktamar di antaranya menjawab pertanyaan dengan redaksi

Industrialisasi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, ternyata membawa ekses yang cukup serius dan dampaknya juga merugikan kepentingan rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri, serta melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh pabrik. (a) Bagaimana hukum mencemarkan lingkungan? (b) Bagaimana konsep Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan?

Muktamar NU menjawab

(a) Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar (kerusakan), maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat). (b) Konsepsi Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan adalah: 1) apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar, 2) memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar) yang pelaksanaannya dengan amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya.

Jawaban Muktamar NU tersebut kemudian dilengkapi dengan kutipan rujukan dari 9 kitab yaitu: 1) al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib (Muhammad al-Razi), 2) al-Jami’ li Ahkam al-Qur`an (Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi), 3) al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa’id al-Bahiyah (Abdullah bin Sulaiman), 4) Tabyin al-Haqa’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq (Utsman bin Ali al-Zaila’i), 5) al-Kharraj (Abu Yusuf), 6) al-Ahkam al-Sulthaniyah (Abu Ya’la al Farra’), 7) Majma’ al-Dhamanat (Ghanim bin Muhammad al-Baghawi), 8) Mirqah Su’ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq (Muhammad Nawawi bin Umar al Bantani), (9) Ihya` ‘Ulum al-Diin (Abu Hamid al-Ghazaki), dan dua rujukan lain yang tidak dikutip (Hasyiyah al-Jamal, Juz V, halaman 196 dan Tafsir Ibn Katsir, Juz II, halaman 222) [3].

Tafsir al Qur`an surat ar Ruum (30) ayat 41 dan pembahasan Muktamar NU ke-29 tentang perusakan lingkungan menggambarkan konsistensi pandangan Islam tentang perekonomian, bahwa tujuan perekonomian sebagai hifdzu al-maal (perlindungan harta) demi memenuhi kemashlahatan umat tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, karena akan mengancam pada maqashid syariah lain, seperti hifdzu-n-nafs (perlindungan jiwa) dan hifdzu-n-nasli (perlindungan keturunan) [1].

Suplai dan Konsumsi Energi Indonesia: Penggerak Perekonomian

Kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan populasi. Populasi Indonesia meningkat 24,11%, dari sekitar 205 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 255 juta jiwa pada 2015. Peningkatan juga terjadi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang merupakan indikator utama perekonomian. PDB Indonesia meningkat 119%, antara tahun 2000 dengan 2015, dari . Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan grafik pertumbuhan populasi dan PDB Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2015 [4].

Pada kurun waktu yang sama, pola energi Indonesia juga memiliki trend yang sama. Suplai energi meningkat 83,33% dari 726.687 SBM (2000) ke 1.332.242 SBM (2015), sedangkan konsumsi energi meningkat 63,18% dari 508.883 SBM (2000) menjadi 830.420 SBM (2015). Gambar 3 merupakan grafik pertumbuhan suplai dan konsumsi energi di Indonesia tahun 2000-2015 [4].

Apa yang Dimaksud dengan Energi Terbarukan?

Energi terbarukan (ET) secara umum didefinisikan sebagai energi yang berasal dari sumber yang terbarukan secara alami dan berkelanjutan, dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan laju konsumsinya, seperti sinar matahari, angin, hujan, pasang-surut, gelombang, dan panas bumi, di mana memiliki empat fungsi khas yaitu menghasilkan energi untuk listrik, pendingin atau pemanas air dan udara, transportasi, dan jasa energi untuk wilayah terpencil [5, 6, 7, 8]. Lebih spesifik, ET dikelompokkan di antaranya menjadi bioenergi, geotermal atau panas bumi, air, laut (pasang-surut, gelombang, dan panas), matahari, serta angin [8].

ET menjadi solusi tepat untuk mengatasi pola pertumbuhan manusia dan listrik 40 tahun terakhir, di mana manusia bertambah dari 4 milyar menjadi 7 milyar dan listrik tumbuh 250% [9]. ET yang memiliki emisi karbon jauh lebih sedikit dibandingkan energi fosil (Tabel 1) juga sekaligus akan berkontribusi dalam ikhtiar global untuk membatasi peningkatan suhu global di bawah 2 °C. Laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) pada 2015 misalnya, menunjukkan bahwa tanpa peran ET, emisi total sektor energi secara global akan 20% lebih tinggi [10].

Implementasi ET juga menimbulkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi karena munculnya lapangan kerja, baik langsung (direct, seperti perancangan, manufaktur, pengiriman, instalasi/konstruksi beserta manajemen dan administrasinya, serta operasional dan pemeliharaan), tidak langsung (indirect, seperti manufaktur alat dan komponen pendukung sistem ET sepanjang rantai pasoknya), maupun terikut (induced, seperti tumbuhnya aktivitas perekonomian karena adanya instalasi atau proses pengajaran teknologi ET) [12]. Memungkinkan pula bagi ET yang mampu melistriki daerah terpencil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat karena meningkatnya kemampuan mengolah sumber daya alam lokal berbasis ET atau munculnya lapangan pekerjaan baru akibat adanya akses listrik.

Secara global, lapangan kerja langsung di sektor ET menyerap 6,5 juta pekerja pada 2013; 7,7 juta pekerja pada 2014; dan 8,1 juta pekerja pada 2015 [13, 14, 15]. Jumlah ini akan terus meningkat karena nilai investasi terhadap ET diproyeksi harus meningkat hingga USD 550 Milyar per tahun untuk mencegah bencana global akibat perubahan iklim. Peningkatan investasi ini akan didukung di antaranya oleh: 1) menurunnya harga komponen ET, 2) teknologi ET yang terus berkembang efisiensinya, 3) meningkatnya pengalaman pengembang dan lembaga keuangan dalam menghitung resiko, dan 4) manfaat ET yang makin terasa secara simultan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan [16].

Energi Terbarukan Indonesia: Pembangkit Listrik

Indonesia yang terletak di wilayah ekuator bumi sesungguhnya memiliki beberapa faktor pendukung pengembangan ET, di antaranya: 1) matahari bersinar sepanjang tahun, 2) tanpa musim dingin, sehingga tidak ada permintaan energi yang besar dalam bentuk panas pada musim dingin, 3) wilayah laut yang luas sebagai sumber pengembangan energi kelautan (pasang-surut atau gelombang), 4) gunung berapi dan hutan, potensi energi biomassa tumbuhan, 5) banyaknya wilayah kepulauan, potensi kemandirian energi dengan sumber daya energi lokal, dan 6) wilayah perkotaan yang padat, potensi energi sampah perkotaan.

Porsi energi nasional yang digunakan sebagai pembangkit listrik pada tahun 2015 mencapai 16,5%. Porsi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya pada angka 9,8%. Gambar 4 menunjukkan persentase porsi energi nasional yang berfungsi untuk pembangkitan listrik tahun 2000-2015 [17].

Seberapa besar peran energi terbarukan dalam pasokan listrik nasional? Data terbaru yang dirilis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan non-bio hanya 12,4% (6.706,25 MW). Selebihnya, 44,61% (24.770,50 MW) dari batubara; 27,51% (15.275,35 MW) berbahan bakar gas; 15,65% (8.689,79 MW) merupakan pembangkit listrik dari berbagai jenis produk turunan minyak bumi; dan sisanya adalah pembangkit listrik biomassa (0,09% – 50,23 MW) dan sampah (0,06% – 36 MW). Gambar 5 menunjukkan kapasitas pembangkit listrik terpasang di Indonesia berdasarkan jenisnya [17].

Masih bersumber dari data yang sama, pada tahun 2015, energi terbarukan non-bio yang terpasang di Indonesia di dominasi oleh pembangkit listrik tenaga air dan geotermal, sisanya merupakan pembangkit minihidro, mikrohidro, tenaga surya (PLTS), dan tenaga angin (PLT-Bayu). Kapasitas pembangkit listrik tenaga air mencapai 5.079,06 MW (75,74%) dan panas bumi berada pada angka 1.435,40 MW (21,40%). Sedangkan kapasitas terpasang minihidro, mikrohidro, PLTS, dan PLT-Bayu berturut-turut adalah 151,18 MW (2,25%); 30,46 MW (0,45%); 9,02 MW (0,13%); dan 1,13 MW (0,02%). Persentase kapasitas pembangkit energi terbarukan non-bio ditampilkan secara grafis pada Gambar 6 [17].

Perlu menjadi catatan penting, bahwa kapasitas terpasang atau daya terpasang dalam bahasa awam dapat disebut sebagai potensi energi, bersatuan Watt. Sebuah pembangkit mampu memproduksi energi jika ia menyala dalam kurun waktu tertentu, satuannya dinyatakan dalam Watt jam atau dikenal Watt hour. Listrik PLN misalnya, tarifnya dibayar per kWh, per kilo-Watt hour, per kilo-Watt jam, atau setiap listrik senilai 1.000 Watt jam. Sebuah televisi dengan daya 150 Watt, misalnya, jika dinyalakan satu jam bermakna akan menghabiskan listrik sejumlah 150 Watt jam, dan seterusnya.

Artinya, kapasitas terpasang pembangkit listrik tidak menjamin tersedianya listrik, kecuali pasokan bahan bakarnya berlangsung secara kontinyu. Rantai pasok batubara dan berbagai produk turunan minyak bumi memiliki peran penting, terutama bagi pembangkit listrik di wilayah terpencil. Beberapa pengelola pembangkit memiliki SOP yang jelas untuk mencegah terhentinya pasokan bahan bakar akibat kendala transportasi, meskipun menimbun bahan bakar juga berkonsekuensi pada biaya pergudangan dan lingkungan yang tak sedikit.

Sementara pembangkit energi terbarukan bertenaga air memiliki masalah tentang kurangnya debit air, baik akibat sedimentasi pada bendungan (untuk PLTA), maupun kurangnya pasokan air di musim kemarau (untuk minihidro dan mikrohidro). Kendala pada PLTS dan PLT-Bayu, masing-masing terletak pada pasokan sinar matahari yang kurang karena mendung serta hembusan angin yang tak berlangsung sepanjang 24 jam.

Kapasitas energi terbarukan di Indonesia akan terus ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan nasional, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengamanatkan suplai energi terbarukan harus mencapai persentase 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.

Rasio Elektrifikasi

Akses listrik masyarakat dinyatakan dalam sebuah rasio elektrifikasi, yakni perbandingan antara rumah tangga yang telah memiliki akses listrik dengan rumah tangga secara keseluruhan. Hingga akhir tahun 2015, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai angka 88,30%, dengan rincian 56,6 juta pelanggan PLN dan 1,37 juta berlistrik non-PLN, dari total 65,67 juta rumah tangga di seluruh Indonesia. Rasio elektrifikasi pada akhir 2015 tersebut juga berarti masih ada sekitar 7,6 juta kepala keluarga yang belum menikmati listrik sama sekali. Lebih dari itu, jika ditinjau dari rasio elektrifikasi di setiap provinsi, terdapat variasi nilai sebagai berikut: 1) 90-an persen, 9 provinsi, 2) 80-an persen, 15 provinsi, 3) 70-an persen, 6 provinsi, 4) 60-an persen, 2 provinsi, 5) 50-an persen, satu provinsi, dan 6) 40-an persen satu provinsi [17].

Pemerintah optimis tahun 2016 rasio elektrifikasi nasional dapat mencapai angka 90-91 persen, karena harus mengejar target rasio elektrifikasi minimal 99,5% pada 2019. Optimisme ini muncul, merujuk pada kinerja 2014 dan 2015 yang mampu melampaui target. Pemerintah pada 2014 menargetkan 84,3% yang ternyata terwujud hingga 87,5%, dan pada 2015, dari target 87,5% dapat terealiasasi hingga 88,3% [18].

Energi Terbarukan untuk Kemandirian Desa: KEMALA

Pada tanggal 24 Juni 2016, Konsorsium untuk Energi Mandiri dan Lestari (KEMALA), menandatangani perjanjian hibah PSDABM (Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat) dengan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI). KEMALA merupakan konsorsium yang dipimpin oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Nahdlatul ‘Ulama (Lakpesdam-PBNU) yang beranggotakan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (PUSTEK UGM), Pusat Studi Energi UGM (PSE UGM), dan Center For Civic Engagement and Studies (CCES atau Pusat Kajian dan Penguatan Kewargaan).

Hibah PSDABM yang diterima Konsorsium Kemala bertajuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin melalui Usaha Hijau yang Didukung oleh Energi Terbarukan yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (dua desa) dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat (satu jorong).

Hibah ini merupakan ikhtiar nyata NU dan UGM untuk memadukan kemampuan kedua lembaga besar ini: NU dan CCES dengan basis pengelolaan komunitas yang partisipatif dan advokasinya, serta UGM dengan kemampuan pengelolaan teknologi energi terbarukan dan pengembangan perekonomian kerakyatannya.

Energi terbarukan dalam hibah ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang akan digunakan sebagai pemicu peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat dengan akses energi rendah emisi karbon, di antaranya melalui, 1) penerangan pada malam hari, 2) energi untuk mengelola komoditas perekonomian lokal (peningkatan nilai tambah komoditas kopi, jagung, pisang, dan ikan), serta 3) energi untuk penyediaan air bersih melalui pompa air bertenaga surya.

Implementasi energi terbarukan ditargetkan akan menumbuhkan lapangan pekerjaan (green jobs), peningkatan pengetahuan administrasi dan keuangan, peningkatan waktu belajar di malam hari, dan peningkatan kualitas kesehatan akibat ketersediaan air bersih. Beberapa green jobs yang ditargetkan muncul di antaranya adalah 1) pekerjaan lokal untuk mendukung pelaksanaan hibah, 2) lembaga pengelola administrasi dan keuangan sistem energi, 3) personel operasional dan pemeliharaan, dan 4) pengelolaan komoditas lokal beserta rantai produksi, distribusi, dan pemasarannya.

Sementara sebagai salah satu strategi peningkatan kapasitas, KEMALA akan membentuk Sekolah Hijau yang terdiri dari tiga tahapan pembelajaran yaitu, pendidikan dasar (peningkatan wawasan dan karakter individu), pendidikan menengah (keterampilan dan penguatan kelembagaan), serta pendidikan lanjut (penguatan jaringan dan pemasaran). Peserta Sekolah Hijau nantinya adalah masyarakat desa berbagai lapisan dan profesi dengan afirmasi peserta dari penduduk miskin dan kelompok perempuan.

Membangun Kesadaran akan Kemandirian

Kendala elektrifikasi yang paling nyata dihadapi adalah masalah akses menuju konsumen listrik, sehingga meningkatkan biaya konstruksi infrastruktur distribusi listrik. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum memiliki listrik mayoritas terletak di sekitar kawasan pantai Gunungkidul atau pegunungan di Kulon Progo. Kondisi topografi dan jauhnya dari pemukiman lain, menjadikan PLN harus merogoh koceknya cukup dalam jika ingin melistriki wilayah tersebut.

Sama halnya dengan lokasi di program KEMALA. Satu lokasi di Sumatera Barat harus ditempuh selama dua jam dari ibukota Solok Selatan, meskipun jarak horizontalnya hanya 25 km. Sementara dua desa lokasi program di Jambi, hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kapal motor kecil. Keterbatasan akses tersebut berkonsekuensi pada banyak hal, seperti akses pendidikan yang terbatas, ketergantungan pada pasokan minyak diesel atau bahkan memilih untuk tidak memiliki listrik sama sekali, serta munculnya tambahan waktu dan biaya untuk setiap kebutuhan yang dibeli dari luar desa/jorong. Khusus dua desa di Jambi yang berada di tepi sungai Batanghari, lokasi ini memiliki masalah tahunan berupa banjir sekaligus masalah harian berupa air bersih MCK yang diambil dari sungai dan air minum kemasan galon yang dibeli dari luar desa. Kesimpulannya, masalah utama masyarakat di lokasi program adalah kemiskinan.

Pada awal November 2016, sebagai bagian dari kegiatan hibah, KEMALA mendatangkan 12 orang  dari lokasi program ke Yogyakarta selama lima hari dalam kegiatan bertajuk Green Visioning atau pembangunan visi hijau masyarakat, sebagai awal pembentukan Komunitas Belajar Sekolah Hijau. Kegiatan ini di antaranya adalah kunjungan ke Desa Nglanggeran di Gunungkidul yang sukses dengan kemandirian desanya di bidang wisata, pertanian, perkebunan, dan peternakannya, secara integral, serta Dusun Banyumeneng di Panggang, Gunungkidul yang berhasil dalam membangun komunitas pengelolaan air bersih berbasis PLTS-nya. Selain itu, 12 orang inilah yang akan menjadi Kader Hijau di tingkat desa/jorong, sebagai penggerak dan motivator bagi masyarakat desa/jorong untuk mencapai kemandirian desa/jorong secara bersama-sama. Tujuan besar yang sesungguhnya adalah membangun visi masyarakat, melalui masyarakat, yang nantinya manfaatnya juga langsung akan dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Salah satu kesan yang ditangkap oleh KEMALA setelah kegiatan Green Visioning adalah adanya semangat yang luar biasa dari Kader      Hijau untuk belajar dan menambah wawasan serta melakukan kontekstualisasi pada daerahnya masing-masing. Hanya saja, selama ini kurangnya wawasan, pengetahuan, teknologi, dan pendampingannya telah meredupkan semangat bagi masyarakat untuk berbenah ke arah yang lebih baik. Lebih dari itu, Sekolah Hijau juga ditargetkan untuk mampu berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, menggugah kesadaran tentang adanya potensi sumber daya lokal, dan mengelolanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam mengembangkan kemandiriannya, desa atau komunitas lokal di tingkat masyarakat tidak bisa dimaknai berdiri sendiri di dalam siklus tertutup di tingkat lokal. Justru desa harus bekerjasama secara sinergis dan integral dengan desa-desa lain untuk saling memenuhi kebutuhan, saling memanfaatkan dalam arti yang positif. Begitu pula dengan pemerintah desa yang memiliki wewenang pemanfaatan anggaran dana desa (dari APBN dan APBD), sangat berpeluang mengalokasikan dana pemberdayaan masyarakat untuk mengelola komoditas lokal. Sementara pemerintah kabupaten dan provinsi melalui SKPD harus turut mendorong kemandirian desa lewat alokasi dana di APBD: bukan memberi ikan, tetapi justru memberi pancing dan mengajarkan cara memancingnya. Konsekuensi logisnya juga sangat positif, yakni adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam menyusun program pembangunan desa sekaligus pelaksanaan dan pengawasan penggunaan anggarannya.

Pembangunan dari desa merupakan solusi riil kemandirian Indonesia, sebagai perwujudan cita-cita para pendiri bangsa saat mendeklarasikan NKRI: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semoga Allaah SWT memudahkan ikhtiar kita.

 

REFERENSI

  1. Budiarto, R.; Wardhana, A. R.; Prastowo, A. R. (2016). Implementation of Islamic Economics in Indonesia by Developing Green Economics Through Renewable Energy Technologies, 1st Gadjah Mada International Conference on Islamic Economic and Development, Yogyakarta
  2. Shihab, Q. (2003). Tafsir Al-Mishbah – Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an Volume 11, Lentera Hati, Jakarta
  3. Tim Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU (2011). Ahkamul Fuqaha – Solusi Problematika Aktual Hukum Islam – Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2010 M), Khalista, Surabaya
  4. Kementerian ESDM RI (2016). Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2016, Jakarta
  5. Omar Ellabban, Haitham Abu-Rub, Frede Blaabjerg (2014). Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews 39, 748–764, 749, doi:10.1016/j.rser.2014.07.113
  6. REN21 (2010). Renewables 2010 Global Status Report, hlm. 15
  7. http://www.iea.org/topics/renewables/, diakses pada 1 Juni 2016
  8. IRENA (2009). Statute of The International Renewable Energy Agency (IRENA), hlm. 4-5.
  9. IRENA (2014). REthinking Energy 2014, hlm. 12.
  10. IRENA (2015). REthinking Energy 2015, hlm. 11.
  11. Lenzen, M. (2009). Current state of development of electricity-generating technologies, The University of Sydney
  12. Wei, M, Patadia, S., and Kammen, D.M. (2010). Putting renewables and energy efficiency to work: How many jobs can the clean energy industry generate in the US?, of Energy Policy, Vol. 38, hlm. 919 – 931
  13. IRENA (2014). Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2014
  14. IRENA (2015). Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2015
  15. IRENA (2016). Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2016
  16. IRENA (2014). REthinking Energy 2014, hlm. 12-17
  17. Kementerian ESDM RI, Dirjen Ketenagalistrikan (2016). Statistik Ketenagalistrikan 2015 – Edisi No. 29 Tahun Anggaran 2016, Jakarta
  18. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2497279/esdm-optimistis-rasio-elektrifikasi-2016-lampaui-target, diakses pada 30 November 2016
  19. Lenzen, M. (2009).Current state of development of electricity-generating technologies, The Universityof Sydney

Bulan Maulud, Bulan yang Fitri (juga)

Ditulis untuk memenuhi amanah menjadi khatib Jumat dan narasumber majelis ta’lim.

Bulan Maulud adalah bulan di mana Rasuulullaah Muhammad SAW dilahirkan. Kehadirannya bukan hanya menjadi sumber keberkahan bagi orang-orang memegang teguh ajaran Beliau SAW, tetapi bahkan menjadi sebab bagi tercurahkannya rahmat Allaah Ta’aala bagi penentang Beliau SAW.

Prof. Quraish Shihab dalam bukunya “Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan al-Qur`an dan Hadits-hadits Shahih” mencantumkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa satu tahun setelah kematian paman Rasuulullaah SAW, Abu Lahab, paman Rasuulullaah SAW yang lain, al-‘Abbas, bermimpi melihat Abu Lahab memakai pakaian putih. Kemudian al-‘Abbas pun menanyai keadaan Abu Lahab.

Apa jawaban Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan bahwa ia berada di neraka, hanya saja setiap malam Senin Allaah Ta’aala meringankan siksa atasnya, karena ia memerdekakan budaknya Tsuwaibah, yang menyampaikan kepadanya berita kelahiran kemenakannya, yakni Rasuulullaah SAW.

Ya, pada saat Rasuulullaah SAW lahir, Tsuwaibah-lah yang mendatangi Abu Lahab, majikannya, untuk mengabarkan kelahiran Muhammad. Karena sangat gembira mendengar kabar tersebut, Abu Lahab kemudian membebaskan Tsuwaibah, memerdekakannya. Dan diganjarlah Abu Lahab oleh Allaah Ta’aala: keringanan siksa di setiap malam Senin.

Hadirin rahimakumullaah.

Sebagai umat Rasuulullaah SAW, mari kita sempurnakan kebahagiaan kita menyambut kelahiran dan kehadiran Beliau SAW dengan meneladani akhlak Beliau SAW. Untuk menggambarkan akhlaq Rasuulullaah Muhammad SAW, Allaah Ta’aala berfirman di al-Qur`an surat al-Qalam ayat 4,

Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung

Prof. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata khuluq dalam ayat tersebut merupakan bentuk tunggal dari akhlaq, di mana kata akhklaq biasanya mengandung pengertian tabiat, perangai, atau kebiasaan.

Sedangkan dalam hadits, salah satu yang populer adalah Sabda Rasuulullaah SAW:

Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia

Dan dikarenakan pengertian akhlak mencakup makna sebagai sebuah kelakuan, bolehlah kita katakan bahwa akhlak atau kelakuan manusia sangat beragam. Hal ini sejalan dengan firman Allaah Ta’aala dalam surat al-Lail ayat 4

Sesungguhnya usaha kamu (wahai manusia) pasti amat beragam.

Lebih jauh, keragaman kelakuan manusia sebenarnya tercakup dalam dua kelompok besar: kelakuan baik dan kelakuan buruk. Hal semacam ini, yakni baik atau buruknya kelakuan manusia, pada nyatanya dapat kita lihat bersama dalam keseharian. Ini berarti bahwa memang, manusia memiliki kedua potensi tersebut: akhlak baik dan akhlak buruk.

Allaah Ta’aala berfirman dalam surat al-Balad ayat 10:

Maka Kami telah memberi petunjuk (kepada)-nya (manusia) dua jalan mendaki (yakni, baik dan buruk)

atau di dalam surat asy-Syams ayat 7 dan 8:

dan (demi) jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allaah mengilhami (jiwa manusia) kedurhakaan dan ketakwaan.

Hadirin rahimakumullaah.

Meskipun demikian, bahwa ada potensi akhlak baik dan akhlak buruk dalam setiap diri manusia, ditemukan pula isyarat-isyarat dalam al-Qur`an, bahwa kebajikan-lah yang terlebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan. Bahwa manusia pada dasarnya cenderung kepada kebajikan.

Al-Qur`an surat Thaa-Haa ayat 121 mengungkapkan bahwa Iblis menggoda Adam sehingga

Durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia.

Redaksi ini, durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia, menunjukkan bahwa ada kondisi sebelum Adam digoda oleh Iblis, yakni kondisi tidak durhaka, kondisi taat kepada Allaah Ta’aala, kondisi berakhlak baik. Maka, ayat ini adalah isyarat bagi kita: adalah benar kita punya potensi durhaka, tetapi sesungguhnya, fitrah kita, kecenderungan kita adalah potensi taat, potensi untuk senantiasa berkelakuan baik, berakhlak mulia.

Hadirin rahimakumullaah.

Allaah Ta’aala berfirman di dalam surat al-Baqarah ayat 286:

… untuk manusia ganjaran bagi perbuatan baik yang dilakukannya, dan sanksi bagi perbuatan (buruk) yang dilakukannya …

Makna ayat tersebut menggunakan kata “yang dilakukan” sebanyak dua kali, yang pertama adalah pemaknaan dari kata kasabat dan yang kedua pemaknaan dari kata iktasabat.

Syaikh Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar mengungkapkan bahwa kata iktasabat dan semua kata yang berpatron demikian memberi arti adanya semacam upaya sungguh-sungguh dari pelakunya. Hal ini berbeda dengan kasabat yang berarti dilakukan dengan mudah tanpa pemaksaan.

Dalam ayat ini perbuatan manusia yang buruk dinyatakan dengan iktasabat. Sedangkan terminologi perbuatan baik dinyatakan dengan kasabat. Ini menandakan bahwa fitrah manusia pada dasarnya cenderung kepada kebaikan, sehingga dapat melakukannya dengan mudah, kasabat. Berkebalikan dengan keburukan yang harus dilakukannya dengan susah payah dan keterpaksaan, iktasabat.

Hadirin rahimakumullaah.

Allaah Ta’aala berfirman dalam surat al-Israa` ayat 15:

Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.

Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing, terhadap segala hal yang kita lakukan. Masing-masing akan memikul ganjaran bagi perbuatan baik kita sekaligus menebus dosa bagi perbuatan buruk kita dengan siksa. Seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain.

Dengan memahami fitrah manusia sebagai makhluk yang penuh dengan kebajikan, sebagai hamba Allaah yang berkecenderungan kepada kebaikan, sebagai diri yang penuh dengan potensi ketaatan, yang kelak akan dihadapkan dengan kenyataan bahwa akan memikul ganjaran bagi setiap apa yang kita perbuat, maka momen Maulud Rasuulullaah Muhammad SAW menjadi tepat jika kita isi dengan menyelami kembali sosok beliau sebagai teladan dalam berperilaku, sebagai contoh dalam bertindak, sebagai panutan dalam berkata-kata.

Allaah Ta’aala berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 21

Demi (Allaah), sungguh telah ada bagi kamu pada (diri) Rasuulullaah suri teladan yang baik bagi orang yang (senantiasa) mengharap (rahmat) Allaah dan (kebahagiaan) Hari Kiamat, serta (teladan bagi mereka) yang banyak berzikir kepada Allaah.

Allaah Ta’aala menegaskan, bahwa Rasuulullaah SAW adalah sebaik-baik contoh dalam perbuatan kebajikan. Maka bolehlah bagi kita jika menyebut bulan Maulud sebagai bulan yang fitri juga, karena bulan di mana Rasuulullaah SAW lahir ini sudah seharusnya membawa semangat dan momentum bagi umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya: kecenderungan untuk selalu berbuat kebajikan. Semoga Allaah Ta’aala memudahkannya bagi kita. Amin, yaa Rabbal-‘aalamiin.

Seputar Ayat an-Nuur dan al-Ahzaab – Tentang Pakaian pada Wanita

Mencoba menjawab request seorang sahabat tentang jilbab dan kerudung. Bukan kualifikasi saya untuk menjawabnya dengan dalil dan argumen, maka saya kutipkan dari sumber yang terpercaya 🙂

_________________________________________________________________________

Dikutip tanpa perubahan dari Buku berjudul “Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat” karya “M. Quraish Shihab”, Cetakan II (Desember 2007), diterbitkan oleh “Penerbit Mizan”, halaman 227-238

Wanita-wanita  Muslim,  pada  awal  Islam  di Madinah, memakai pakaian  yang  sama  dalam  garis   besar   bentuknya   dengan pakaian-pakaian  yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita  tuna  susila  atau  hamba  sahaya. Mereka  secara  umum  memakai  baju dan kerudung bahkan jilbab tetapi leher dan dada  mereka  mudah  terlihat.  Tidak  jarang mereka   memakai   kerudung  tetapi  ujungnya  dikebelakangkan sehingga telinga, leher  dan  sebagian  dada  mereka  terbuka.

Keadaan  semacam  itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda  dan   mengganggu   wanita-wanita   termasuk   wanita Mukminah.  Dan  ketika  mereka  ditegur menyangkut gangguannya terhadap Mukminah, mereka berkata:  “Kami  kira  mereka  hamba sahaya.”  Ini  tentu  disebabkan  karena  ketika itu identitas mereka sebagai wanita Muslimah tidak  terlihat  dengan  jelas. Nah,  dalam  situasi  yang  demikian  turunlah  petunjuk Allah kepada Nabi yang menyatakan:

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang Mukmin agar mengulurkan atas diri mereka jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka. Lebih mudah untuk dikenal (sebagai wanita Muslimah/wanita merdeka/orang baik-baik) sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS A1-Ahzab [33]: 59).

Jilbab adalah  baju  kurung  yang  longgar  dilengkapi  dengan kerudung penutup kepala.

Ayat  ini  secara  jelas  menuntun/menuntut kaum Muslimah agar memakai pakaian  yang  membedakan  mereka  dengan  yang  bukan Muslimah  yang memakai pakaian tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat  ini  memerintahkan agar  jilbab  yang  mereka  pakai hendaknya diulurkan ke badan mereka.

Seperti tergambar di atas, wanita-wanita Muslimah sejak semula telah   memakai   jilbab,   tetapi   cara  pemakaiannya  belum menghalangi  gangguan  serta   belum   menampakkan   identitas Muslimah.

Nah, di sinilah Al-Quran memberi tuntunan itu.

Penjelasan  serupa tentang pakaian ditemukan pada surat Al-Nur (24): 31,

Katakanlah, kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak darinya. Hendaklah mereka  mengulurkan/menutupkan kain kudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau mertua mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan  mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kamu beruntung.

Surat Al-Nur (24): 31 di atas, kalimat-kalimatnya cukup jelas. Tetapi  yang  paling  banyak  menyita  perhatian  ulama tafsir adalah larangan menampakkan zinah (hiasan)  yang  dikecualikan oleh  ayat  di atas dengan menggunakan redaksi illa ma zhahara minha [kecuali (tetapi) apa yang tampak darinya].

Mereka sepakat menyatakan bahwa zinah  berarti  hiasan  (bukan zina  yang  artinya  hubungan  seks yang tidak sah); sedangkan hiasan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk  memperelok, baik   pakaian  penutup  badan,  emas  dan  semacamnya  maupun bahan-bahan make up.

Tetapi apa yang dimaksud dengan pengecualian itu? Inilah  yang mereka  bahas  secara  panjang lebar sekaligus merupakan salah satu kunci pemahaman ayat tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa kata illa adalah istisna’ muttashil (satu  istilah  —  dalam  ilmu bahasa Arab yang berarti “yang dikecualikan merupakan  bagian/jenis  dari  apa  yang  disebut sebelumnya”),  dan  dalam penggalan ayat ini adalah zinah atau hiasan.

Ini  berarti  ayat  tersebut  berpesan:  “Hendaknya  janganlah wanita-wanita   menampakkan   hiasan  (anggota  tubuh)  mereka kecuali apa yang tampak.”

Redaksi ini, jelas tidak lurus, karena apa yang  tampak  tentu sudah  kelihatan.  Jadi, apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya  pemahaman redaksi tersebut.

Pertama,  memahami  illa  dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu  bahasa  Arab  istisna’   munqathi’   dalam   arti   yang dikecualikan  bukan  bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: “Janganlah mereka  menampakkan  hiasan  mereka  sama sekali;  tetapi apa yang tampak (secara terpaksa/bukan sengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat  itu.  Kalimat dimaksud  menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang: “Janganlah mereka (wanita-wanita)  menampakkan  hiasan (badan  mereka).  Mereka  berdosa  jika  demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.”

Penggalan ayat –jika dipahami dengan kedua pendapat di atas– tidak  menentukan  batas  bagi  hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh  anggota  badan  tidak  boleh  tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Tentu  saja  pemahaman  ini, mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadis, seperti sabda  Nabi  Saw.  kepada  Ali  bin  Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi melalui Buraidah:

Wahai Ali, jangan ikutkan pandangan pertama  dengan  pandangan kedua.  Yang  pertama  Anda  ditolerir,  dan  yang  kedua anda berdosa.

Riwayat berikut juga dijadikan alasan,

Pemuda, Al-Fadhl bin Abbas, ketika haji Wada’ menunggang unta bersama Nabi Saw., dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang ditatap terus-menerus oleh Al-Fadhl. Maka Nabi Saw. memegang dagu Al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut secara terus-menerus.

Demikian  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dari  saudara  Al-Fadhl sendiri, yaitu Ibnu Abbas.

Bahkan penganut pendapat ini merujuk kepada ayat A1-Quran,

Dan apabila kamu meminta sesuatu dan mereka, maka mintalah dari belakang tabir (QS Al-Ahzab 133]: 53).

Ayat  ini  walaupun  berkaitan  dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, namun dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas, sebagai dalil pendapat mereka.

Ketiga,  memahami  “kecuali  apa  yang tampak” dalam arti yang yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya  sehingga  harus tampak.”  Kebutuhan  disini  dalam  arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas  ulama  memahami penggalan  ayat  tersebut  dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadis yang mendukung pendapat ini. Misalnya:

Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudran memegang setengah tangan belõau) (HR Ath-Thabari).

Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan (HR Abu Daud).

Pakar tafsir Al-Qurthubi, dalam tafsirnya  mengemukakan  bahwa ulama  besar  Said  bin Jubair, Atha dan Al-Auzaiy berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya  wajah  wanita,  kedua  telapak tangan  dan  busana  yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar bin  Makhzamah,  berpendapat  bahwa yang  boleh  termasuk  juga  celak mata, gelang, setengah dari tangan  yang  dalam  kebiasaan  wanita  Arab  dihiasi/diwarnai dengan  pacar  (yaitu  semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan  yang  hijau),  anting,   cincin,   dan   semacamnya. Al-Qurthubi juga mengemukakan hadis yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.

Syaikh Muhammad Ali As-Sais, Guru Besar  Universitas  Al-Azhar Mesir,  mengemukakan  dalam  tafsirnya-yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syariah Al-Azhar bahwa Abu  Hanifah  berpendapat kedua  kaki,  juga  bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasan bahwa ini lebih menyulitkan dibanding dengan tangan, khususnya bagi  wanita-wanita  miskin  di  pedesaan  yang  (ketika  itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka.  Pakar  hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.

Dalam  ajaran  Al-Quran memang kesulitan merupakan faktor yang menghasilkan kemudahan. Secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun (QS Al-Ma-idah [5]: 6) dan bahwa  Allah  menghendaki  buat kamu kemudahan bukan kesulitan (QS Al-Baqarah [2): 185).

Pakar tafsir Ibnu Athiyah sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi berpendapat:

Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.

Kalau  rumusan  Ibnu  Athiyah  diterima,  maka  tentunya  yang dikecualikan  itu  dapat  berkembang  sesuai  dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.

Al-Qurthubi berkomentar:

Pendapat (Ibnu Athiyah) ini baik. Hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan seringkali (biasa) tampak –baik sehari-hari maupun dalam ibadah seperti ketika shalat dan haji– maka sebaiknya redaksi pengecualian “kecuali yang tampak darinya” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu.

Demikian terlihat pakar hukum ini  mengembalikan  pengecualian tersebut  kepada  kebiasaan  yang  berlaku.  Dari  sini, dalam Al-Quran  dari  Terjemah-nya  susunan  Tim  Departemen  Agama, pengecualian  itu  diterjemahkan  sebagai kecuali yang (biasa) tampak darinya.

Nah, Anda boleh bertanya,  apakah  “kebiasaan”  yang  dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini, atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim  dalam  masa yang  berbeda-beda?  Ulama  tafsir memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa  turunnya  Al-Quran,  seperti  yang dikemukakan Al-Qurthubi di atas.

Sebelum  menengok  kepada pendapat beberapa ulama kontemporer, ada baiknya kita melanjutkan sedikit lagi uraian ayat di atas, menyangkut kerudung.

Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke atas juyubi-hinna (dada mereka).

Juyub  adalah  jamak jaib yaitu lubang yang terletak di bagian atas pakaian yang biasanya menampakkan (sebagian) dada.

Kandungan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan  kerudung (penutup  kepala).  Apakah  ini  berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya, “ya”. Demikian  pendapat  yang logis,    apalagi   jika   disadari   bahwa   “rambut   adalah hiasan/mahkota wanita”. bahwa ayat ini tidak  menyebut  secara

tegas  perlunya  rambut  ditutup,  hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kudung  yang  tujuannya adalah menutup rambut?

PENDAPAT BEBERAPA ULAMA KONTEMPORER TENTANG JILBAB

Di  atas  –semoga  telah  tergambar–  tafsir serta pandangan ulama-ulama mutaqaddimin (terdahulu) tentang persoalan  jilbab dan  batas  aurat wanita. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut didukung oleh banyak ulama kontemporer. Namun  amanah ilmiah  mengundang  penulis  untuk  mengemukakan pendapat yang berbeda  –dan  yang  boleh   jadi   dapat   dijadikan   bahan pertimbangan  dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita Muslim dewasa ini.

Muhammad Thahir bin Asyur seorang ulama besar dari Tunis, yang diakui juga otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam Maqashid Al-Syari’ah sebagal berikut:

Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh –dalam kedudukannya sebagai adat– untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.

Bin Asyur kemudian memberikan beberapa  contoh  dari  Al-Quran dan  Sunnah Nabi. Contoh yang diangkatnya dari Al-Quran adalah surat Al-Ahzab (33): 59, yang memerintahkan kaum Mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Tulisnya:

Di dalam Al-Quran dinyatakan, Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita Mukmin; hendak1ah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini.

Dalam kitab tafsirnya ia menulis bahwa:

Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni “agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita Muslim yang baik) sehingga tidak digangu” (Tafsir At-Tahrir, jilid XXII, hlm. 10).

Tetapi   bagaimana  dengan  ayat-ayat  ini,  yang  menggunakan redaksi perintah?

Jawabannya –yang sering  terdengar  dalam  diskusi–  adalah: Bukankah  tidak  semua  perintah yang tercantum dalam Al-Quran merupakan  perintah  wajib?  Pernyataan  itu,  memang   benar. Perintah  menulis  hutang-piutang  (QS  Al-Baqarah  [2]:  282) adalah salah satu contohnya.

Tetapi bagaimana  dengan  hadis-hadis  yang  demikian  banyak? Jawabannya  pun  sama.  Bukankah seperti yang dikemukakan oleh Bin Asyur di atas bahwa ada hadis-hadis  Nabi  yang  merupakan perintah,   tetapi   perintah  dalam  arti  “sebaiknya”  bukan seharusnya. (Lihat  kembali  uraian  tentang  memakai  pakaian sutera, cincin, emas pada buku ini).

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi  teks ayat  itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung,   atau  yang  menampakkan  tangannya,  bahwa  mereka “secara  pasti  telah  melanggar  petunjuk  agama”.   Bukankah Al-Quran  tidak  menyebut  batas  aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena  pakaian lahir  dapat  menyiksa  pemakainya  sendiri  apabila  ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai.  Demikian  pun  pakaian batin.  Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah, yang paling mengetahui ukuran dan patron  terbaik buat manusia.

***